Sumbar Rawan Bencana Penambahan shelter Harus Dilakukan


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 26 Juni 2018 14:15:16 WIB | Berita Terkini | 522 kali dibaca


Sumbar Rawan Bencana Penambahan shelter Harus Dilakukan

"Keberadaan shelter di daerah rawan tsunami itu amat penting. Nah sekarang jumlahnya sangat tidak memadai," ujar Taufik, Kamis (21/6)

Dewan dari Fraksi Hanura ini mengingatkan, sebagai daerah prioritas penanggulangan bencana, Sumbar sangat rugi jika tidak melobby pusat, guna membangun infrakstruktur menekan risiko efek bencana. 

Terlebih jelas Taufik BNPB punya perencanaan untuk pembangunan itu (shelter), ada anggarannya melalui Kementerian PU-PR.  Untuk itu Taufik kembali menegaskan agar Pemrov proaktif. Jika nanti kesulitan, di BNPB ada dua orang pejabat strategis yang berasal dari Sumbar. 

"Di sana ada Sekretatis Utama BNPB pak Dodi, dan Armendyah selaku Deputi Rehab rekon BNPB. Keduanya orang Sumbar, rugi kita jika hanya diam saja," jelas dia. 

Kondisi saat ini jumlqh shelter belum mencukupi. Terutama untuk Kota Padang, Padangpariaman dan Kota Pariaman. "Jika diupayakan, tentu akan ada 4-5 pembangunan shelter tiap tahun," tutup dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk membuat blue print atau rencana pembangunan penanggulangan bencana yang jelas. Dalam blue print ini baiknya diatur secara jelas dan tegas tanggung jawab serta kewenangan provinsi dan kabupaten kota. Blueprint kongkret penting untuk mengantisipasi akibat-akibat bencana, seperti krisis pangan dan kelangkaan air, dua elemen yang sama-sama vital bagi manusia.

"Blue print ini sangat penting agar pembangunan penanggulangan bencana memiliki arah yang jelas dan menjadi prioritas utama di semua daerah se-Sumbar," ujar Hendra. 

Hendra menjelaskan, masih banyak yang kurang dalam pembangunan penanggulangan resiko bencana di Sumbar. Salah satunya, jumlah shelter yang masih jauh dari kebutuhan. Shelter sebagai tempat evakuasi bagi masyarakat yang bermukin di sepanjang pantai barat jumlahnya masih sangat kurang.

"Jumlah shelter kita masing sangat sedikit. Untuk itu kita berharap jumlahnya akan diperbanyak. Kami (DPRD Sumbar,red) siap mendorong percepatan pembangunan shelter di sepnajang pantai barat terutama di daerah yang padat penduduk. Dananya bisa dari APBD provinsi maupun meminta bantuan dana dari APBN," ujar Hendra.

Hendra juga berharap, selain anggaran APBD Sumbar, anggaran APBN amat dibutuhkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur guna meminimalisir dalam bencana alam, termasuk untuk pembangunan shalter.

Selain shelter, pembangunan jalan dan jembatan evakuasi di daerah-daerah rawan bencana juga sangat penting ditingkatkan. Jelas Hendra, bukan hanya daerah yang rawan gempa-tsunami saja, tapi juga rawan gunung meletus, banjir dan longsor.

Jelas dia, salah satu yang tak kalah penting untuk meminimalisir jumlah korban bencana adalah pentingnya menyiapkan peta kawasan bencana. Sekaligus pula peta jalur evakuasi semua daerah yang termasuk rawan bencana. *publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh