Menata Perencanaan Kunci Sukses Agam Dalam Pencairan Dana Desa Oleh : Yosnofrizal*


Post by Badan Pemberdayaan Masyarakat(Drs. AKRAL, MM) | Posted on 14 Mei 2018 14:28:51 WIB | Berita Terkini | 180 kali dibaca


Menata Perencanaan Kunci Sukses Agam Dalam Pencairan Dana Desa Oleh : Yosnofrizal*

Minggu pertama bulan Mei Tahun 2018 ini mungkin jadi hari-hari tersibuk bagi beberapa Kabupaten di Sumbar dalam mendorong pencairan dana desa. Betapa tidak, bulan Mei, tepatnya tanggal 13 Mei 2018 adalah batas akhir bagi Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Desa  tahap I sebesar 20 Persen dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa/Nagari (RKD/N).

Bila Pemerintah Daerah tidak bisa menyalurkan menyalurkan Dana Desa  tahap I dari RKUD ke RKN dalam batas waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka siap-siaplah Desa atau Nagari tanpa Dana Desa Tahap I. Itu berarti,  Nagari telah kehilangan dana desa sebesar 20 Persen dari pagu yang dianggarkan.Jika setiap Nagari di Sumbar rata-rata mendapatkan Dana Desa sebesar Rp  800 juta, maka ada pengurangan dana untuk Nagari sebesar 150 juta lebih. Kondisi ini jelas sangat merugikan masyarakat Nagari.

Satu penyebab banyaknya Pemerintah Kabupaten belum mencairkan Dana Desa adalah karena belum ditetapkannya APB Desa atau Nagari. Padahal, seperti yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  Nomor 225/PMK.07/2017, persyaratan pencairan Dana Desa dari RKUD ke RKD/N adalah adanya penetapan APB Desa atau Nagari.

Menariknya, ditengah situasi mengkhawatirkan, beberapa Kabupaten di Sumbar berhasil mencairkan Dana Desa ke seluruh Nagari dan Desa yang ada di Kabupaten tersebut. Salah satu Kabupaten itu adalah Agam. Kabupaten ini kini telah mencairkan dana desa Tahap I ke 82 Nagari yang ada. Tidak itu saja, bahkan sampai Mei ini,  Kabupaten ini telah menyalurkan dana desa tahap II. Itu berarti pelaporan dana desa Tahun 2017 lalu pun telah tuntas karena jadi syarat dalam pencairan dana desa tahap II.

Kunci Keberhasilan Agam.

Lalu apa kiat sukses Kabupaten Agam dalam menyalurkan Dana Desa ke 82 Nagari yang ada, bahkan sudah menyalurkan untuk Tahap II. Keberhasilan Kabupaten Agam menyalurkan Dana Desa merupakan pengalaman yang berharga dan patut dipelajari oleh Kabupaten lain di Sumbar,  bahkan di Indonedia.  Bukan pekerjaan mudah menyalurkan Dana Desa sesuai waktunya ditengah keterbatasan sumber daya yang ada di Desa atau Nagari.

Kunci keberhasilan Pemerintah Kabupaten Agam menyalurkan dana desa ini perlu diketahui.  Sebab,  sulit berharap Dana Desa akan menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi Nagari kalau dalam penyalurannya saja gagal dilakukan secara tepat waktu. Keberhasilan mencairkan dana desa sesuai waktunya boleh dikatakan  kunci sukses penggunaan Dana Desa.

Jika dikaji lebih dalam, maka faktor kunci keberhasilan itu adalah penataan dalam perencanaan. Permendagri No 114 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa sesungguhnya telah mengatur tahap - tahapan dalam menyusun perencanaan desa mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

Dalam menyusun perencanaan Nagari itu, Kabupaten Agam tidak saja mengacu pada Permendagri No 114 tentang Pembangunan Desa,  tapi juga telah menuangkannya dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) No 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari. Perbup inilah yang kemudian menjadi acuan utama Pemerintahan Nagari di Agam mengenai cara menyusun RKP Nagari dan selanjutnya menjadi APB Nagari.  Perbup ini juga dilengkapi lampiran dokumen yang dibutuhkan dalam menyusun RKP seperti Berita Acara,  Daftar Rencana Program Nagari, termasuk Dokumen Proposal Teknis dan RAB.

Perbup tersebut menegaskan kalau RPJM adalah merupakan dasar penyusunan RKP  dan APB Nagari. Sewaktu penyusunan RKP harus mengacu pada  RPJM yang ada. Tidak boleh ada kegiatan di RKP kalau tidak cantelannya dalam RPJM Nagari. Karena itu penting bagi Nagari memiliki RPJM ini. Jika karena satu sebab, Nagari belum memiliki RPJM,  Pemerintah Kabupaten boleh membuat kebijakan khusus mengatasi persoalan ini. Di Agam kalau ada kasus seperti ini, maka pada Perbup diatur kalau penyusunan RKP mengacu pada sasaran pokok arah kebijakan RPJM Daerah.

Perbup No 18 ini pun mengatur jadwal dan tahapan dalam menyusun perencanaan ini hingga APB Nagari bisa hadir pada akhir tahun. Tahapan itu dimulai dengan menggelar Musyawarah Desa/Nagari (Musdes/Musna) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa/Nagari pada bulan Juni. Musna bertujuan mendapatkan usulan - usulan kegiatan  dari masyarakat Nagari,  baik mewakili satu kewilayahan yang lebih kecil di Nagari ataupun mewakili kelompok masyarakat. Karena itu penting penyelenggaraan Musna menghadirkan seluruh kelompok yang ada di Nagari. DPoin penting lain dalam Musna adalah pembentukan Tim Verifikasi yang akan menilai apakah kegiatan yang diusulkan layak dan telah memenuhi persyaratan didanai anggaran Nagari.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan rancangan RKP yang dilaksanakan Tim RKP yang dibentuk oleh Wali Nagari. Tim RKP inilah yang kemudian memasukan seluruh usulan masyarakat dalam Musna  ke dalam Rancangan RKP. Tidak hanya itu Tim RKP juga berperan dalam melakukan penyelarasan dengan kebijakan pembangunan daerah, termasuk dengan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa atau Nagari. Proses perancangan RKP berlansung hingga bulan September.

Setelah  RKP tersusun,  maka pada bulan September Pemerintah Nagari menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari. Musrenbang berfungsi membahas rancangan RKP yang telah disusun Tim RKP.  Melalui Musrenbang kembali dipastikan apakah usulan kegiatan oleh masyarakat pada saat Musna telah dimasukan ke dalam Rancangan RKP oleh Tim RKP.
Musrenbang juga mendengar hasil penilaian dari Tim Verifikasi sehingga kegiatan itu layak dan memenuhi persyaratan untuk didanai anggaran Nagari.  Pada akhirnya,  Musrenbang menetapkan prioritas program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran Nagari. Prioritas program itu dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari.

Jika dalam Musrenbang ada kegiatan yang tidak bisa didanai oleh Nagari,  baik yang karena anggaran terlalu besar, sumber daya di Nagari tidak bisa melaksanakannya atau karena tidak sesuai dengan kewenangan Nagari,  maka kegiatan itu dimasukan  dalam Daftar Usulan (DU) RKP yang akan diteruskan oleh Pemerintah Nagari dalam Musrenbang ditingkat Kecamatan. Setelah Musrenbang kemudian Wali Nagari bersama Badan Musyawarah Nagari menyusun dan menetapkan Peraturan Nagari tentang RKP.

Tahapan terakhir adalah penyusunan APB Nagari  yang berlangsung dari Oktober hingga Desember. Kalau RKP sudah tersedia, tentu tidak sulit bagi Nagari menjadikan RKP dalam bentuk APB Nagari. Pemerintah Nagari tinggal mendetailkan kegiatan dalam bentuk susunan anggaran sesuai dengan format yang telah disediakan,  termasuk menggunakan aplikasi Siskeudes, aplikasi  Keuangan Desa yang dibuat oleh BPKP.

Tidak hanya  membuat Perbup No 18 Tahun 2015 tentang Juknis RKP sebagai acuan bagi Nagari dalam menyusun perencanaan,  kunci sukses Pemerintah Kabupaten Agam adalah bersama pendamping terus berupaya agar seluruh tahapan perencanaan berjalan sesuai dengan aturan dan jadwal yang ditetapkan.  Satu contoh, disaat akan memasuki bulan Juni,  Pemerintah Kabupaten Agam mengingatkan agar Pemerintahan Nagari menyiapkan diri melaksanakan Musna. Demikian juga pada tahapan pembentukan Tim RKP,  pelaksanaan Musrenbang sampai penyusunan APB Nagari.

Disamping itu, bersama pendamping   yang ada,  Pemerintah Kabupaten Agam berupaya meningkatkan kemampuan aparat Nagari dalam menyusun perencanaan Nagari. Berbagai pelatihan dan bimbingan teknis diadakan setiap tahun, termasuk dalam menggunakan aplikasi Siskuedes dalam penyusunan APB Nagari.

Bahkan pada penyusunan APB Nagari Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Agam melalui DPMN  menyelenggarakan asistensi khusus melibatkan Pemerintah Kecamatan dalam penyusunan APB Nagari. Asistensi ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam penyusunan APB Nagari sehingga ketika APB Nagari diverifikasi tidak banyak lagi mengalami perubahan

 Inilah yang membuat membuat penetapan APB Nagari di Kabupaten Agam  berjalan sesuai waktu.  Ini pula yang menjadi kunci sukses Kabupaten Agam dalam mencairkan Dana Desa tepat waktu sebagaimana yang diatur Undang - Undang dan peraturan turunannya, khususnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  Nomor 225/PMK.07/2017. (by. Akral)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • Penyerahan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) oleh ANRI ke Le

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh