DPRD Sumatera Barat Tetapkan Komposisi AKD 


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 28 Maret 2018 23:37:02 WIB | Berita Terkini | 610 kali dibaca


DPRD Sumatera Barat Tetapkan Komposisi AKD 

Padang, - DPRD Sumatera Barat menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2018-2019 setelah beberapa kali mengalami penundaan.

“Penetapan ini telah mengalami empat kali penundaan, dengan penetapan ini tentu akan mempermudah anggota dewan bekerja maksimal,” kata Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius di Padang.

Ia menyebutkan komisi I DPRD Sumatera Barat bidang pemerintahan yang diketuai oleh Afrizal dari Partai Golkar, Jasma Juni dari Gerindra dan sekretaris Endarmy dari Partai NasDem.

Selain itu untuk Komisi II bidang keuangan diketuai oleh Muzli M Nur dari Partai PAN, wakil ketua Siti Izzati dari Partai Golkar dan sekretari Irwan Apriadi dari Partai Nasdem.

Sedangkan komisi III bidang ekonomi diketuai oleh Murdani dari Partai Nasdem, wakil ketua Suprdi dari Partai Gerindra dan sekretaris Indra Dt Rajo Lelo dari Partai PAN.

Kemudian untuk komisi IV bidang infrastruktur diketuai oleh Suwirpen dari Partai Demokrat, wakil ketua Syafril Ilyas dari PPP dan sekretaris Taufik Hidayat dari Partai Gerindra.

Dan komisi V bidang kesejahteraan masyarakat diketuai oleh Hidayat dari Partai Gerindra, wakil ketua Amora Lubis dan sekretaris Rahmat Saleh dari Partai Keadilan Sejahtera 

Sementara untuk Badam Pembuatan Daerah ( Bapemperda) diketuai oleh Rafdinal (PKS) dan wakilnya Sabar AS (Demokrat) serta sekretaris bukan anggota, Raflis Sekretaris DPRD Sumbar).

Arkadius mengatakan dengan disahkannya AKD DPRD Sumbar 2018 diharapkan komisi-komisi bisa menjalan tugasnya masing-masing.

"Memang sempat tertunda, namun semuanya sudah selesai. Kita sudah sahkan dan berharap AKD dapat bekerja dengan baik," katanya.

Sementara itu anggota DPRD Sumatera Barat Albert Hendra Lukman mengatakan penetapan AKD sangat mengunjung tinggi azas kebersamaan.

Menurut dia hal itu ditandai dengan tidak adanya fraksi yang ditinggalkan untuk menjadi unsur pimpinan di Komisi masing - masing.

"Sebenarnya, kita mendapat jatah di komisi I dan V namun kami sepakat untuk tidak mengambil unsur pimpinan Komisi tersebut," ujarnya. Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh