Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano. Koto Baru harus bebas dari kemacetan.


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 23 Maret 2018 15:27:47 WIB | Berita Terkini | 654 kali dibaca


Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano. Koto Baru harus bebas dari kemacetan.

PADANG,- Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano menegaskan, DPRD mendukung penuh beberapa opsi yang bisa dipakai guna mengatasi macet tahunan di Koto Baru. Tinggal lagi keseriusan Pemprov menindaklanjuti sejumlah solusi yang pernah diusulkan.

"Untuk pembangunan jalan dua jalur, meski Pemprov mengatakan masih ada kendala pembebasan lahan yakni sebanyak 12 rumah, satu mushala, dan satu pandan pekuburan, walinagari dan pemerintah kabupaten setempat menyatakan sudah tak ada persoalan. Menurut mereka sudah selesai," ujar Arkadius saat dihubungi , Jumat (23 /3)


Dijelaskannya, beberapa hal yang telah pernah diusulkan untuk mengatasi macet di Koto Baru adalah, pertama membuat jalan dua jalur dengan nama By Pass Koto Baru. Namun, terkait opsi  pembangunan dua jalur ini, dari informasi pihak Pemprov semua masih terkendala pembebasan lahan, di lain sisi untuk anggaran sendiri, pusat sudah pernah membantu menganggarkan. Namun karena masalah lahan belum selesai pembangunan tidak bisa terlaksana.


Karena ada perbedaan informasi antara Pemprov, Pemerintah Tanah Datar dan walinagari Koto Baru terkait pembebasan lahan, jelas dia, perlu diagendakan duduk semeja antara Pemprov dan Pemerintah Daerah Tanah Datar memperjelas sebenarnya persoalannya dimana.


Selain membangun jalan dua jalur, menurut Arkadius, solusi kedua yang kerap dibicarakan mengatasi macet Koto Baru adalah dengan membuat jalan alternatif yang sumber dananya dari APBD Provinsi. Dengan adanya jalan alternatif, akan dibangun juga fly over. Namun karena sebahagian masyarakat ada yang tak setuju, solusi ini juga belum bisa terealisasi.


Solusi selanjutnya, terang Arkadius, adalah dengan memperluas pasar ke belakang, membangun selasar sehingga kendaraan masuk dan keluar ada di belakang pasar.


"Untuk opsi ini, saya sudah pernah bicarakan dengan gubernur sejak tahun 2016, pak gubernur pun saat itu telah meminta Asisten II meninjau ke sana. Meskipun telah ada persetujuan untuk memperluas pasar ini ke belakang, ketika penganggaran di APBD ternyata anggarannya tidak dimasukkan. Akhirnya ini tidak terlaksana juga,"  jelas Arkadius.


Dalam persoalan ini, lanjut dia, sikap DPRD jelas, yaitu mendukung sejumlah solusi yang bisa dipakai mengurai macet di Koto Baru. Tinggal lagi keseriusan pemerintah daerah menindaklanjuti sejumlah opsi yang bisa dipakai  tersebut.


"Karena tak ada satu solusipun yang jalan, saya sebagai anggota DPRD dari Tanah Datar akan memprioritaskan mempertanyakan ini kembali. Melalui Komisi IV saya juga akan minta agar dicari waktu membicarakan ini dengan pemerintah daerah," pungkas Arkadius. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh