Pertukaran alat kelengkapan dewan akan dilaksanakan akhir Maret


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 15 Maret 2018 07:35:15 WIB | Berita Terkini | 561 kali dibaca


Pertukaran alat kelengkapan dewan akan dilaksanakan akhir Maret

PADANG,-Pertukaran Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Sumatera Barat yang sempat ditunda beberapa waktu lalu, akan dilanjutkan kembali. Wakil ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano mengungkapkan, kelanjutan akan dilaksanakan pada akhir Maret ini. 

"Sesuai dengan tata tertib (tatib) yang berlaku, pertukaran AKD dilakukan pada semester pertama tahun anggaran, tidak ada jadwal tertentu untuk pertukaran tersebut, namun harus dilakukan pada awal tahun anggaran, " ujar Arkadius saat, Selasa (13/3)

Ia mengatakan, saat ini Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar masih memproses kapan idealnya paripurna itu akan dilaksanakan. Namun, untuk tidak mengganggu poros jalannya roda pemerintahan, DPRD menargetkan 26 Maret mendatang, pertukaran AKD rampung dilaksanakan. 

Menurutnya, jika AKD belum ditetapkan maka akan berimbas kepada lambannya pelaksanaan program yang telah direncanakan. Sehingga,  pembangunan yang telah direncanakan pihak legislatif melalui aspirasi masyarakat, akan terganggu. Pertukaran AKD hanya masalah kewenangan, oleh karena itu, langkah strategis setiap dewan harus dipersiapkan secara matang. 

" Jika pertukaran AKD telah dilaksanakan, maka program yang telah disusun dapat segera direalisasikan, "tegas dewan yang merupakan politisi Demokrat tersebut

Ia menambahkan, AKD dipending karena jumlah dewan di Komisi V terlalu banyak. Jelas dia, penetapan alat kelengkapan harus sesuai tatib sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010.

"Kalau sesuai tatib jumlah Banggar dan Bamus tidak boleh melebih 50 persen. Pimpinan itu kolektif kolegian namun masuk dalam tatanan jumlah,” jelas Arkadius.

Menurut Arkadius jumlah anggota komisi yang proposinal akan mempengaruhi kenerja dan tanggungjawab tugas dari tiap-tiap komisi. Jika jumlahnya kurang, dikhwatirkan kinerja komisi akan keteteran dan juga penyegaran kepada anggota juga tidak terjadi.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Dapil Pariaman M Nurnas mengatakan, adanya penundaan penetapan AKD karena ada ketidaksetujuan jumlah dewan yang menempati lima Fraksi, yang sebagian dinilai tidak proposional. Akibatnya suasana sidang paripurna diwarnai sedikit perdebatan yang menanyakan ketidak seimbangan Anggota 

"Di DPRD ada 9 Fraksi, jadi kalau Komisi I diisi 9 anggota itu sudah cukup, namun kembali lagi karena kurang proposional makanya dipending," ujar dewan yang rencannya akan pindah ke Komisi I ini.

Dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, sebelum paripurna kemarin, surat dari sejumlah pimpinan fraksi sudah diberikan ke pimpinan. Memang pembagian AKD mesti berlandaskan terpenuhinya perwakilan seluruh fraksi pada tiap-tiap komisi.*publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh