Pencairan dana hibah rajawali menemui titik terang


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 14 Maret 2018 07:40:00 WIB | Berita Terkini | 455 kali dibaca


Pencairan dana hibah rajawali menemui titik terang

PADANG, - Penyaluran dana hibah PT. Rajawali menemui titik terang, mekanisme penyaluran tersebut dengan berpegang pada payung hukum tentang hibah bansos. Dengan ini DPRD dan Pemprov sepakat, Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 12 tahun 2014 tentang Hibah dan Bansos direvisi untuk kemudian dimasukkan poin tentang mekanisme penyaluran dana hibah PT Rajawali.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat saat ditemui, setelah menggelar rapat tertutup dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Gedung DPRD Sumbar, Senin (12/3) 

"Selain akan menjadikan Pergub tentang hibah bansos sebagai payung hukum, yang dimanfaatkan dari dana ini hanyalah bagi hasil atau bunganya saja, sementara dana yang sekarang mencapai Rp80 miliar kita depositokan dan tetap menjadi dana abadi," katanya. 

Ditambahkan Hidayat terkait revisi Pergub nomor 12 tahun 2014 yang akan dilakukan, segala hal yang diperlukan akan dipersiapkan sebelum tanggal 20 Maret sekarang. Selanjutnya setelah syarat-syarat pengusulan revisi Pergub lengkap, pengajuan akan dilakukan ke Kemendagri setelah tanggal 20 Maret tersebut.

“Tidak perlu dilakukan verifikasi karena tentunya akan menambah beban anggaran. Cukup rekomendasi dari kepala sekolah atau dinas pendidikan,” terangnya.

Dikatakannya, Pergub penyaluran dana PT Rajawali akan memiliki aturan layaknya penyaluran hibah bansos. Dimana dalam penyaluran hibah dan bansos mekanisme yang berlaku secara umum adalah by name, by address by verification, namun untuk dana beasiswa cukup rekomendasi.

menurut dia adalah teknis pelaksanaan yang nantinya diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan pihak eksekutif. Pada prinsipnya, DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat mendorong bagaimana dana yang sudah mengendap sekian lama itu bisa disalurkan sehingga masyarakat bisa menikmati manfaat dari bantuan tersebut.

Kemudian dalam teknis penyaluran tersebut, tidak seluruhnya bunga deposito digunakan. Sekitar 10 persen dari bunga akan dimasukkan kembali ke dalam modal deposito.

“Jadi hanya 90 persen yang akan disalurkan sementara 10 persen lainnya dimasukkan kembali sebagai penambahan modal sehingga setiap tahun deposito bertambah dan bunganya juga bertambah,” katanya. 

Sebelumnya, sempat dibentuk Yayasan Minangkabau sebagai pengelola dan

penyalurnya. Namun batal dilakukan karena peraturan perundangan-undangan melarang dana hibah pemerintah dikelola oleh yayasan.

BLUD direncanakan sebagai pengganti yayasan tersebut untuk menyalurkan dana. Namun belum sampai didirikan rencana ini kembali gagal. Hal ini dikarenakan Kemendagri melarang dana ini dikelola dengan BLUD. 

Salah satu alasannya adalah, pembentukan BLUD tidak diperkenankan karena akan membutuhkan biaya operasional yang besar.

Yakni untuk pengadaan gedung sekretariat, biaya operasional sekretariat, biaya kegiatan sehari-hari dan biaya untuk aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, pengamat pendidikan UNP Mawardi Effendi menginginkan, dana Rajawali bisa segera disalurkan. Sebab dengan penyaluran dana lebih cepat akan bisa lahir lulusan-lulusan bangku perkuliahan terbaik yang dapat mengabdi kepada masyarakat. 

Hanya saja, karena  terendapnya dana selama ini, menyebabkan terbengkalainya perkuliahan beberapa mahasiswa tidak dapat tertolong sama sekali.

"Kami berharap agar dana tersebut segera disalurkan kepada yang membutuhkan,” ucap Mawardi.*Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh