Ranperda GAKY, DPRD Sumbar Masih Tunggu Hasil Fasilitasi


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 08 Maret 2018 09:14:57 WIB | Berita Terkini | 756 kali dibaca


Ranperda GAKY, DPRD Sumbar Masih Tunggu Hasil Fasilitasi

PADANG - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) masih menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Kendati, pengesahan Ranperda GAKY urung dilakukan namun DPRD masih menunggu hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Wakil Ketua Tim Pembahas Ranperda GAKY DPRD Provinsi Sumatera Barat Liswandi mengungkapkan, untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap Ranperda tersebut, masih menunggu hasil fasilitasi.

"Dari hasil fasilitasi nanti akan tergambar langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil terkait Ranperda tersebut," jelasnya, Selasa (6/3). 

Dia menjelaskan, Ranperda GAKY merupakan salah satu Ranperda yang harus dilakukan proses fasilitasi oleh Kemendagri. Pembahasan telah sampai pada tingkat akhir dari seluruh proses pembahasan. 

"Namun, ketika prosesnya sampai pada tahap fasilitasi tersebut, Kemendagri mencabut 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang salah satunya adalah Permendagri nomor 63 tahun 2010 yang menjadi dasar dari Ranperda GAKY," terangnya. 

Dengan pencabutan Permendagri tersebut, secara otomatis Ranperda GAKY tidak memiliki konsideran hukum pokok yang menaunginya untuk dijadikan Perda. Sehingga, Ranperda GAKY yang merupakan usulan pemerintah provinsi itu harus dikembalikan kepada pemprov. 

Meski demikian, Liswandi menyatakan, DPRD dan Pemprov masih menimbang pembatalan Ranperda GAKY. Pihaknya menilai, Ranperda itu sangat penting untuk melindungi masyarakat konsumen, mencegah gangguan kesehatan masyarakat dari kekurangan yodium terhadap garam konsumsi. 

"Jadi kita lihat dulu hasil fasilitasi Kemendagri, apakah Ranperda ini bisa dilanjutkan atau dikembalikan ke pemprov untuk dibatalkan. Kalau dilanjutkan, harus mencari dasar hukum baru sehingga Ranperda GAKY bisa dijadikan produk hukum," jelasnya. 

Dia menambahkan, Ranperda GAKY diusulkan oleh Pemprov Sumatera Barat berangkat dari persoalan masih tingginya angka gangguan kesehatan akibat kekurangan yodium. Untuk mengatasi masalah itu, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat harus dilahirkan sebuah aturan berupa Perda. 

Dia juga meminta pemerintah provinsi melalui organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait untuk melakukan konsultasi dan kordinasi terkait hasil fasilitasi tersebut ke Kemendagri. 

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) Mochklasin menerangkan, karena Permendagri nomor 63 tahun 2010 yang menaungi Ranperda GAKY telah dicabut, maka Ranperda tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah daerah. Pembahasan atau penetapan bisa dilanjutkan kembali apabila ada regulasi baru untuk menaunginya. 

"Sementara harus ditarik atau dikembalikan kepada pemerintah daerah, sampai ada acuan payung hukum baru. Penetapan harus ditunda  dulu sampai ada payung hukum baru yang bisa menaunginya," tandasnya.*publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh