PELAKSANAAN SOSIALISASI TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN TAHUN 2018


Post by Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu(AMRIZAL, S.Sos) | Posted on 07 Maret 2018 10:20:28 WIB | Penanaman Modal | 158 kali dibaca


PELAKSANAAN SOSIALISASI  TENTANG  KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN  TAHUN 2018

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan  Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan yang dibuka  secara resmi oleh  Etnaleli, S.Sos., MM selaku Kepala Bidang PKPL. Yang dihadiri sebanyak 100 (seratus) orang peserta selama 3 hari mulai tanggal 28 Februari s/d 02 Maret 2018 bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang  yang terdiri dari Aparatur DPM& PTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai, Camat se Kabupaten Kepulauaan Mentawai, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Pelaku Usaha.  Pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak H. Nasrul Abit, sebagai keynote speaker  yang langsung memberikan arahan,  selaku ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha,  menyampaikan persoalan-persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi dalam percepatan berusaha di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Kepulauan  Mentawai  perlu adanya kebijakan pelayanan  perizinan yang cepat, transparan, sederhana dan terintegrasi.

 Dengan lancarnya pengurusan ini akan mampu  membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, sedangkan persoalan yang sangat mendasar sekarang di Kabupaten  Kepulauan mentawai adalah, air bersih, jalan antar desa, transportasi keluar, penerangan,  sarana  komunikasi, ini semua diharapkan dukungan dari semua unsur, seperti Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan pelaku usaha yang saling bersinergis dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

 Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai layanan perizinan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dibidang pelayanan perizinan dan terwujudnya perizinan cepat, tepat, transparan,  murah dan tidak berbelit-belit, serta adanya kepastian berusaha oleh masarakat dan pelaku usaha, turut serta masyarakat dalam program pemerintah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, Pemerintah selaku fasilitator pembangunan selalu berupaya untuk mencari terobosan dalam peningkatan pelayanan perizinan dan pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara dan penduduk  dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • Penyerahan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) oleh ANRI ke Le

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh