Komisi V DPRD Sumbar. Penyaluran Dana Rajawali di evaluasi kembali


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 15 Februari 2018 23:03:35 WIB | Berita Terkini | 497 kali dibaca


Komisi V DPRD Sumbar. Penyaluran Dana Rajawali di evaluasi kembali

PADANG,- Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat, mengungkapkan sistem pengelolaan dana hibah rajawali akan kembali dievaluasi.  Sebab, setelah dilakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sistem pengelolaan yang akan di terapkan oleh pemerintah daerah dengan membentuk UPT tidak tidak dibenarkan dalam Undang-undang. 


"Dari hasil konsultasi ini, kita akan bahas kembali pada tanggal 19 Februari mendatang. Sehingga, dengan rapat kordinasi yang melibatkan dinas terkait. Nantinya, akan mendapatkan sistem baru yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, " katanya saat ditemui, Rabu (15/2)

 

Menurutnya, pilihan lain untuk pengelolaan dana yang telah mengendap beberapa tahun ini adalah, dimasukkan ke kas dana biaya belanja tak terduga dengan sistem deposito, hasil dari deposito tersebut akan di gelontorkan untuk membantu siswa miskin beprestasi termasuk usulan Komisi V, untuk Dosen yang berkontribusi terhadap pembangunan dunia pendidikan Sumbar. 


" Untuk memajukan dunia pendidikan di Sumatera Barat, kita berkomitmen untuk mencairkan dana tersebut. Untuk itu, perlu formula yang tepat agar tidak menyalahi aturan yang berlaku, "tegasnya. 


Dijelaskannya, setelah dilakukannya upaya pencabutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nomor 4 tahun 2009 tentang pencabutan yayasan Minangkabau, Komisi V belum sepenuhnya menyetujui kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kita minta kebijakan itu ditinjau lebih mendalam. 


Ia menambahkan, dana tersebut per Desember tahun lalu mencapai Rp 50 miliar dan hingga sekarang sudah mencapai Rp 80 miliar. Dana ini akan diperuntukkan untuk dunia pendidikan di Sumatera barat, dikarenakan balum ada makanisme yang tepat dalam hal pengelolaan dana beasiswa itu, maka terjadilah pengendapan dana selama delapan tahun.


Sementara itu, kordinator Komisi V DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano pun memaparkan. Bola terkait dana hibah rajawali sekarang ada pada Pemprov. Sehingga pemprovlah yang harus bergegas. Mencarikan solusi dan dikonsultasikan. Jika telah selesai maka DPRD baru bisa membuat rancangan peraturan daerah (Ranperda )nya. 


 "Jika Pemprov memang bertekad mencarikan formula yang tepat, kami yakin sebenar pasti sudah selesai," ujarnya. 


Arkadius menjelaskan DPRD sudah meminta Pemprov membentuk dan menyusun sistem penyaluran sejak akhir tahun 2014. Waktu itu Pemprov verjanji akan selesai dalam 30 hari. Namun sampai sekarang tak kunjung selesai. 


 Pemprov, kata dia, tak bisa beralasan pergub tak selesai karena perda lama terkait penyaluran dana rajawali, yakni perda nomor 4 Tahun 2009 tentang yayasan Minangkabau belum jadi dicabut. Justru perda ini belum dicabut karena belum ada sistem pengganti yang jelas dari pemprov. 


"Jika sudah ada sistem yang tepat terkait lembaga penyalur dan sisem penyalurkan, DPRD bisa langsung cabut perda lama dan susun perda baru. Kami menunggu Pemprov," ujar Arkadius. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh