Legislator Minta Pemprov Realisasikan Pokok Pikiran Dewan


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 06 Februari 2018 07:35:06 WIB | Berita Terkini | 526 kali dibaca


Legislator Minta Pemprov Realisasikan Pokok Pikiran Dewan

Padang, - Anggota DPRD Sumatera Barat Risnaldi meminta agar pemerintah provinsi itu untuk merealisasikan pokok pikiran anggata dewan yang telah disepakati bersama sehingga pembangunan di daerah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Pokok pikiran dewan merupakan aspirasi yang kami terima dari masyarakat, hendaknya ini direalisasikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat," kata dia saat sidang paripurna pengesahan pokok-pokok pikiran DPRD Sumatera Barat tahun 2019 di Padang, Senin.5/2

Politisi NasDem itu mengatakan hal ini diungkapkan karena pokok pikiran dewan yang disepakati pada tahun 2016 dan tahun 2017 masih ada yang belum terlaksana sesuai perencanaan. Dirinya berharap pokok pikiran dewan yang telah disepakati hendaknya dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

"Apabila pokok pikiran ini tidak dapat direalisasikan sebaiknya jangan disepakati untuk dilaksanakan," katanya.

Anggota DPRD Sumbar Komi Chaniago juga mengeluhkan hal yang serupa, pokok pikiran dirinya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Padang Pariaman dan Kota Pariaman tidak berjalan sesuai perencanaan.

"Hal ini tentu membuat kami malu karena menjanjikan pembangunan kepada masyarakat yang telah mengaspirasikan hal itu namun pelaksanaannya ditunda bahkan malah hilang," kata dia.

Sementara anggota DPRD Sumbar dari partai PPP Amora Lubis menyebutkan dirinya mengusulkan pokok pikiran dewan di dana bantuan khusus kabupaten namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia mencontohkan pembangunan jalan dari Aek Nabirong menuju Sigantang di Kabupaten Pasaman Barat dengan anggaran Rp1 miliar untuk membangun ruas jalan sepanjangn tiga kilometer. Setelah selesai dilakukan kunjungan ke lokasi ternyata kualitas aspal tidak bagus.

"Kita berharap dinas terkait melakukan pengawasan intensif terhadap proyek yang berjalan. Jangan hanya sekedar terima bersih saja," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat Ali Asmar mengatakan kendala yang terjadi selama ini adalah anggaran APBD Sumatera Barat tidak mampu merealisasikan seluruh pokok pikiran dewan secara sekaligus. Hal ini membuat program prioritas yang didahulukan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Pokok pikiran yang belum terlaksana di tahun ini akan diupayakan terlaksana pada tahun depan. Kita akan menitipkan dan pokok pikiran ini di Organisasi perangkat Daerah (OPD) dan dana bantuan khusus kota dan kabupaten.

Pihaknya akan mengenjot kinerja OPD dalam merealisasikan pokok pikiran dewan dalam rangka mempercepat pembangunan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pemprov dan DPRD Sumbar menetapkan enam prioritas pemenuhan target kinerja tahun 2019 yaitu pembangunan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, pertanian dan perikanan, pariwisata serta pembangunan industri kecil dan menengah.

Pembangunan bidang ekonomi diarahkan kepada program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6,35 persen dan peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp43,24 juta. 

Menurunkan angka kemiskinan menjadi 5,59 persen dan menekan angka pengangguran menjadi 6,03 persen. Pembangunan sektor pendidikan dan sektor kesehatan menjadi fokus dalam pencapaian target pembangunan di bidang sumber daya manusia.

Peningkatan kualitas pendidikan, penyelesaian masalah penyelenggaraan pendidikan menengah serta mewujudkan target rata-rata lama sekolah 8,58 tahun, dan wajib belajar 12 tahun menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan,” lanjutnya.

Sedangkan, untuk sektor kesehatan, sasaran diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 71,70 dan angka harapan hidup (AHH) selama 69,18 tahun.

Dari dokumen Rancangan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan kepada pemerintah daerah itu terdapat sebanyak 1.790 usulan. Usulan itu berasal dari aspirasi masyarakat dan hasil peninjauan dan pemantauan DPRD dalam kunjungan kerja ke kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh