Ketua DPRD Sumbar Terima BEM KM UNAND


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 02 Februari 2018 07:41:48 WIB | Berita Terkini | 578 kali dibaca


Ketua DPRD Sumbar Terima BEM KM UNAND

PADANG – Problema Lesbian Gay Biseksual dan Trans gender (LGBT) menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim dengan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Andalas (Unand), Selasa (30/1).

Selain membahas LGBT dan narkoba, mahasiswa juga menyinggung kebijakan impor beras hingga masalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai tidak pro rakyat.

PADANG – Problema Lesbian Gay Biseksual dan Trans gender (LGBT) menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim dengan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Andalas (Unand), Selasa (30/1).

Selain membahas LGBT dan narkoba, mahasiswa juga menyinggung kebijakan impor beras hingga masalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai tidak pro rakyat.

Menyoal kebijakan impor beras, mahasiswa meminta kebijakan yang disebut tidak pro rakyat itu ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Dalam kondisi Sumatera Barat yang surplus beras tentu kebijakan itu akan berdampak kepada perekonomian sebab menyebabkan harga gabah menjadi turun pada saat panen raya.

Mahasiswa juga menyentil kebijakan pemerintah pusat terkait BBM karena kondisi saat ini menurut Faizil pasokan BBM jenis Premium semakin berkurang di SPBU sementara pasokan BBM jenis Pertamax, Pertalite dan sejenisnya semakin ditambah.

Menurutnya, kondisi ini akan menyengsarakan masyarakat pengguna BBM yang seharusnya memakai jenis yang disubsidi oleh pemerintah. Mahasiswa berharap, momen kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Padang pada saat peringatan puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2018 awal Pebruari mendatang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat Sumatera Barat.

Menjawab aspirasi mahasiswa, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim sependapat mengenai penguatan kelembagaan MUI, LKAAM dan Bundo Kanduang. Lembaga-lembaga tersebut seharusnya dirangkul dalam rangka menjalankan peran perlindungan kepada masyarakat seperti dari masalah LGBT dan narkoba. Perilaku LGBT dan penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius yang harus menjadi perhatian bersama.

“Lembaga-lembaga ini harus diberi penguatan karena ancaman narkoba, LGBT dan sebagainya dewasa ini semakin mengancam kehidupan masyarakat,” ujarnya. Hendra mengakui, untuk LGBT, Pemprov Sumatera Barat dan DPRD belum merancang Perda tersebut. Namun untuk Ranperda Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) saat ini tengah dibahas di DPRD dan hampir mendekati final.

Untuk kebijakan-kebijakan pemerintah pusat seperti impor beras dan BBM, Hendra menyatakan akan ditampung sebagai aspirasi dan sebagai wakil rakyat, akan menyampaikan hal itu kepada pemerintah pusat.

Penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat itu bisa dilakukan dengan jalur politik yaitu melalui anggota DPR RI juga bisa melalui jalur hirarki pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

“Kebijakan pemerintah pusat ini tentunya tidak menjadi kewenangan daerah namun kita bisa menyampaikan aspirasi masyarakat melalui jalur politik ke DPR RI ataupun secara jenjang lembaga dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,” tandasnya. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh