Tambang Illegal di Padang Pariaman


Post by Satuan Polisi Pamong Praja(AFIF AFDISYA) | Posted on 29 Januari 2018 11:50:12 WIB | Artikel | 772 kali dibaca


Tambang Illegal di Padang Pariaman

          Rabu, 24 Januari 2018 dalam rangka Pelaksanaan penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar bersama tim terpadu (Dinas ESDM, Korem 032/WBR dan Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman) melakukan kegiatan penertiban usaha tambang Illegal di Kabupaten Padang Pariaman.

          Tim terpadu berangkat ke lokasi pertambangan di Rimbo Kalam, Kayu Tanam dalam rangka mendampingi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Ibu Endarmy) untuk melakukan pengawasan tambang batuan berizin yang diduga menyalahi koordinat. Adapun pemilik tambang tersebut  Bpk.H. Baidir (65 tahun), Pengawasan tambang ini dilaksanakan karena adanya laporan dari masyarakat Nagari Anduriang terkait adanya aktifitas tambang yang diluar titik koordinat dan adnya keluhan masyarakat tentang rusaknya jalan nagari karena kelebihan tonase kendaraan serta berkurangnya debit air di hulu sungai.

          Pada saat tim tiba di lokasi, telah berkumpul Wali Nagari, Ninik mamak, beberapa orang warga serta personil Polsek Lubuk Alung untuk mengamankan aksi demonstrasi dari warga sekitar lokasi. Tim segera melakukan mediasi antara Ninik Mamak, warga dengan pemilik tambang tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

          Tim mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak, yakni permintaan masyarakat agar pemilik tambang lebih menghormati niniak mamak yang ada di nagari Anduring dan juga agar pemilik tambang tidak menambang di luar izin yang yang ditetapkan. Pihak pengusaha tambangpun menjelaskan bahwa hal tersebut sudah dibicarakan dan kami akan melaksanakan permintaan dari masyarakat dengan memerintahkan supir agar tidak ugal-ugalan dan memperbaiki jalan yang dilalui.

          Mediasi dilakukan agar tidak terjadi konflik antara masyarakat dengan pemilik tambang, dan kedua belah pihak mau menerima dan mentaati semua kesepakatan dan menghormati hukum yang berlaku serta hak dan kewajiban masing-masing. Tim terpadu juga menghimbau kepada masyarakat agar bisa berperan serta terhadap kegiatan pertambangan tersebut, peran serta masyarakat sangat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan di lapangan.

          Tim terpadu menghimbau kepada pengelola usaha pertambangan agar memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan penambangan tidak bertentangan dengan peratuaran yang berlaku. Satpol PP Prov. Sumbar bersama tim terpadu akan melakukan pengawasan rutin atas tambang-tambang berizin yang melakukan penambangan di luar koordinat.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh