KUNJUNGAN KOMISI IX KE PROVINSI SUMATERA BARAT ( KHUSUS KESEHATAN ) TAHUN 2018


Post by Dinas Kesehatan(Indra, S.Kom) | Posted on 22 Januari 2018 08:40:46 WIB | Berita Terkini | 934 kali dibaca


KUNJUNGAN KOMISI IX KE PROVINSI SUMATERA BARAT ( KHUSUS KESEHATAN ) TAHUN 2018

Anggota Komisi IX DPR RI beserta rombongan melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Kamis, 18 Januari 2018. Kunjungan kerja spesifik ke Ranah Minang, dan diterima Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, di Auditorium Gubernuran, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyak (DPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat terkait penanganan penyakit Difteri belakangan ini berkembang di Sumatera Barat. Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf menyebutkan bahwa dalam waktu tiga bulan belakangan Komisi IX menerima adanya laporan terkait wabah Difteri di Indonesia. Dari data yang diterima ada 900 kasus yang ada di 80 lebih Kabupaten dan Kota di Indonesia. "Kejadian ini tak boleh dibiarkan begitu saja karena sekali menyebar maka bisa berpotensi penyebarannya lebih luas. Selain itu,  kami juga akan melihat apakah Pemprov Sumbar sudah melakukan Outbreak Respons Immunization (ORI) karena kata Menteri Kesehatan ORI telah dilakukan disetiap daerah yang terjangkit penyakit Difteri," Ungkap Dedi Yusuf di Selain itu, Ia menjelaskan bahwa daerah yang dikunjungi adalah Kalimantan Barat, Jawa Timur dan Sumatera Barat, ini merupakan daerah daerah yang kasus difterinya tinggi.Sumbar ada 34 kasus, dari 34 kasus tersebut 4 kasus positif difteri dan satu orang meninggal. Selain itu di Sumbar kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa vaksin imunitas tersebut sangat penting sekali. Selain itu, ia mengungkapkan  bahwa di daerah-daerah yang dikunjungi ada juga kepala daerah yang belum menyatakan KLB meskipun dalam peraturannya 1 orang saja positif Difteri itu sudah bisa dikatakan KLB.

"Seperti di Kaltim Pemerintah Daerah tidak mau menyatakan bahwa kasus Difteri sudah KLB karena pertimbangan elektabilitas makanya saya tegaskan akan ada sanksi bagi daerah jika kepala daerah yang tidak serius menangani Difteri," Tegas Dedi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dr Hj Merry Yulisday, MARS  menyebutkan akan membicarakanya terlebih dahulu dengan Pemprov terkait kasus Difteri termasuk KLB atau tidak di Sumbar. "Secara teknis akan dibicarakan nanti, apakah sudah layak KLB atau tidak karena ada pertimbangan dari Pemprov untuk menetapkan Sumbar kasus Difteri masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB). Kami melakukan kunjungan ke Sumbar terkait wabah dipteri yang kemarin kita pernah mendengar, karena database yang masuk yaitu 30 provinsi dengan kurang lebih 185 sekian Kabupaten/Kota, 900 kasus, 44 meninggal," kata Ketua komisi IX DPR RI, Dede Yusuf. Menurut Dede Yusuf,  bulan Desember pemerintah sudah melakukan ory."Kami di Komisi IX DR RI tentu kita ingin tahu ory itu sampai tidak ke daerah dan dilakukan atau tidak," ujar politisi ini. Selanjutnya, kata Dede Yusuf, dari hasil diskusi dengan berbagai stakehorder disini, ory khususnya untuk Sumatera Barat memang sudah biasa dilakukan, karena 2015 sudah pernah ada kasus dan sekarang juga dilakukan sehingga dari 34 kasus, 4 yang positif, 3 sudah pulang, 1 masih positif saat ini masih dirawat."Artinya apa ory yang dilakukan kawan-kawan di Sumatera Barat ini berjalan dengan baik," tambahnya. Meskipun begitu, kata Dede lagi, tentu ada hal-hal lain."Tadi kita mendengar masukannya terkait masalah listriknya, kondisi distribusinya, kondisi pemyimpanan faksin yang mungkin karena terpapar oleh suhu, panas dan sebagainya malah tidak efektif," ujarnya. Selanjutnya, kata Dede  lagi, apa masih ada juga kondisi yang sama di temukan di berbagai daerah yaitu yang disebut sebagai penolakan-penolakan dari kelompak masyarakat tertentu.  Kemudian, ada lagi masukan-masukan bahwa pemerintah daerah walaupun sebetulnya satu kasus saja sudah bisa dikatakan KLB tapi pemerintah daerah belum mau mengatakan KLB. "Jika dikatakan KLB maka otomatis pemerintah daerah harus menganggarkan, atau bisa juga sebagaimana temuan kami di tempat lain ada daerah mau pilkada tidak mau disebut KLB, karena itu akan mengganggu elektrabilitas tertentu," ujar Dede Yusuf, sembari menambahkan, semua temuan-temuan ini akan kita rekam, kita masukan, tapi masukan dari puskesmas adalah informasi, bagaimana memberi informasi yang baik kepada masyarakat. Selanjutnya, Dari catatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat sepanjang Januari-November 2017 terdapat 23 pasien suspect (terduga) difteri yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Dari seluruh 23 terduga difteri, dua pasien di antaranya dinyatakan positif, sedangkan 21 pasien lainnya dinyatakan negatif difteri. Kemudian, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang merawat enam orang pasien Suspect Difteri. Pasien yang terdiri dari anak-anak ini dirawat intensif di ruang isolasi rawat anak. data dari November hingga saat ini ada tujuh pasien yang dirawat, satu pasien sudah pulang dengan perkembangan baik. Sementara, dari Januari ada 14 pasien yang sudah dirawat, sehingga total semua ada 21 pasien. Terakhir, seorang warga di Kabupaten Pesisir Selatan kembali dinyatakan diduga menderita difteri setelah sebelumnya satu orang warga setempat juga mengalami hal serupa. diketahui saat pasien berobat ke Puskesmas Kambang pada Minggu (14/1), mengetahui kondisi itu tenaga medis disana langsung merujuknya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Zein. Selanjutnya ia dirujuk RSUP M Jamil Padang. (Fardianto)

 

 


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh