KEGIATAN POL PP NATIONAL COPRS BUILDING


Post by Satuan Polisi Pamong Praja(AFIF AFDISYA) | Posted on 23 September 2013 06:08:05 WIB | Berita Terkini | 1206 kali dibaca


Pol PP National Corps Building merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya integral pembinaan umum, disamping fasilitasi, regulasi, monitoring dan evaluasi Satpol PP di seluruh Indonesia. Mendagri sangat mengharapkan kegiatan Pol PP National Corps Building dilakukan secara berkala guna meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan berintegritas.

 

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalitas Pol PP pada Aspek Kelembagaan perlu terus dilakukan, karena sampai saat ini masih ada SKPD Satpol PP yang belum menyesuaikan eseloneringnya sesuai Permendagri Nomor 40 Tahun 2011. Data kelembagan Satpol PP per Juni 2013 menunjukkan: Eselon II.a = 31 Provinsi, Eselon II.b = Provinsi NAD, Eselon III.a = Provinsi Papua Barat, sementara Provinsi Kalimantan Utara masih bergabung dengan SKPD Kesbangpol. Gambaran yang lebih beragam lagi terdapat di Kabupaten dan Kota. Untuk itu, Mendagri mengharapkan Kepala Daerah dan DPRD di daerah-daerah yang bersangkutan supaya segera menyesuaikan kelembagaan SKPD Satpol PP mengacu pada Permendagri No. 40 Tahun 2011.

 

Untuk Aspek Sumber Daya Manusia masih banyak Anggota Pol PP yang belum mengikuti diklat dasar yang merupakan persyaratan untuk menjadi Anggota Pol PP. Saat ini Anggota Pol PP yang telah mengikuti diklat dasar baru sekitar 27% dari 32.188 Anggota Pol PP yang berstatus PNS. Sementara itu, Anggota Pol PP Non-PNS berjumlah 35.987 (53,34%) dan masih diberdayakan dalam penegakan Perda. Padahal, tindakan pemberdayaan seperti itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang berwenang melakukan tindakan penegakan Perda adalah Pol PP yang berstatus PNS, sedangkan Pol Non-PNS hanya dapat mendukung pelaksanaan tugas penegakan Perda. Selain itu, Anggota Pol PP yang berwenang menegakkan Perda adalah yang sudah mengikuti diklat PPNS. Anggota Pol PP yang telah mengikuti diklat dasar PPNS baru sekitar 4,8% (1.562 orang).

 

Untuk itu perlu dukungan dari Aspek Anggaraan yang dapat mengalokasikan  anggaran bagi Satpol PP dalam APBD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, secara rata-rata, masih sangat minim dan sangat perlu ditingkatkan dan dukungan dari Aspek Sarana Prasarana guna mendukung kinerja Satpol PP, sarana-prasarana yang dimiliki masih jauh dari memadai, sehingga sangat membatasi kelancaran dan keberhasilan Satpol PP dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

 

Selanjutnya dari Aspek Sosialisasi pemberian pemahaman yang menyeluruh dan mendalam kepada Kepala Daerah, DPRD, SKPD-SKPD lain dan kepada masyarakat umumnya mengenai eksistensi serta tugas, fungsi, dan peran SKPD Satpol PP dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya implementasi otonomi daerah.

 

Atas dasar evaluasi dan data tersebut, Mendagri mengharapkan, kompetensi dan profesionalisme Anggota Pol PP perlu terus ditingkatkan melalui pembenahan atau perbaikan. Selain itu, Satpol PP kedepan, tentu, perlu lebih mengutamakan langkah preventif atau pencegahan daripada tindakan represif dengan ‘cost’ atau biaya yang jauh lebih mahal. Melalui perbaikan atau peningkatan kapasitas Satpol PP yang dilakukan oleh setiap Kepala Daerah dan DPRD seperti itu, saya yakin kinerja Satpol PP dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah akan meningkat secara significant dan citranya juga akan semakin baik di mata masyarakat.

 

Guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Satpol PP dalam menegakkan Perda, Mendagri juga meminta agar dalam setiap penyusunan Perda dalam rangka implementasi otonomi daerah perlu melibatkan pimpinan Satpol PP sejak awal penyusunannya. Dengan cara demikian, Perda yang dihasilkan akan dapat dipahami oleh Satpol PP sejak awal pembentukannya, sehingga proses penegakannya kemudian akan lebih mudah dilakukan. Dalam kaitan ini, dalam waktu dekat, Mendagri akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh Kepala Daerah dan DPRD untuk memperkuat dan memfungsikan keberadaan Pol PP dalam mewujudkan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan tegaknya perda secara efektif di daerah.

 

Pol PP merupakan SKPD yang sangat penting dan strategis dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM, anggaran dan sarana-prasarana Satpol PP perlu didukung oleh Kepala Daerah dan DPRD. SKPD Satpol PP disamping bertugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, juga bertugas menegakkan Perda yang disusun oleh Kepala Daerah bersama DPRD.Untuk meningkatkan citra dan kewibawaan dalam melaksanakan penegakan Perda, Pol PP harus kompeten, profesional, bersikap, bertindak, dan bertutur kata sesuai nilai budaya masyarakat serta saling menghargai antar sesama, khususnya dengan warga masyarakat setempat, dengan kegiatan Outbond, pertandingan olah raga, Rangking 1 dan PBB dengan instruktur dari TNI setempat. (Nov)

 


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh