Legislator Desak Pemprov Cabut Izin Tambang Bermasalah


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 12 Januari 2018 09:49:59 WIB | Berita Terkini | 821 kali dibaca


Legislator Desak Pemprov Cabut Izin Tambang Bermasalah

Padang, - Ketua Komisi IV DPRD Sumbar M Nurnas meminta pemerintah provinsi itu untuk mencabut izin tambang bermasalah yang terjadi di beberapa kota dan kabupaten seperti Kabupaten Pasaman, Sijunjung, Limapuluh Kota dan Dharmasraya.

"Pemerintah harus segera mengambil sikap karena persoalan ini telah meresahkan masyarakat akibat perizinan tambang yang dikeluarkan oleh pemprov," kata dia saat rapat dengar pendapat dengan masayarakat Kabupaten Sijunjung, Pasaman dan Limapuluh Kota, Walhi dan OPD terkait di Padang, Kamis.
 
Ia akan minta dinas terkait untuk menyiapkan bahan yang dituntut oleh masyarakat ini sehingga persoalan ini dapat dilihat secara jernih.

"Kita akan panggil OPD terkait dengan perizinan ini, Apabila yang diadukan masyarakat itu benar tentu izin yang dikeluarkan pemerintah itu batal demi hukum," kata dia.

Tokoh masyarakat Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman Emilezola mengatakan masyarakat tengah memperjuangkan tanah ulayat mereka yang ditambang oleh PT Inexco Jaya Makmur. Perusahaan itu memang memiliki izin namun di kawasan Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Pasaman.

"Namun mereka memasukkan alat berat mereka, ini jelas melanggar hukum, akibat aktivitas mereka jalur yang menghubungkan pemukiman dengan kebun masyarakat rusak dan tidak dapat dilalui," kata dia.

Ia menuturkan masyarakat di kawasan itu tidak membutuhkan tambang karena akan merusak lingkungan tempat tinggal mereka, dirinya mengetahui secara jelas potensi kandungan emas di daerah mereka.

"Kami tidak ingin kampung kami rusak akibat pertambangan yang dilakukan, selain itu PT Inexco jelas telah melanggar hukum," kata dia.

Hal yang sama dirasakan warga Kabupaten Sijunjung yang harus menerima tanah ulayat mereka ditambang oleh PT Thomas Jaya karena mengantongi izin IUP padahal masyarakat tidak pernah ada izin dari masyarakat setempat.

Dalam izin tersebut  PT Thomas Jaya melakukan penambangan di atas lahan seluas 2.061 hektare yang berada pada wilayah Kabupaten Sijunjung, Solok dan Kota Sawahlunto dan izin produksi sendiri lahir pada tahun 2011 dan tidak melibatkan pihak nagari.

"Permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sijunjung dan pemerintah provinsi namun tidak ada tanggapan," kata perwakilan warga Jon Ariston.

Sedangkan warga Nagari Koto Lamo Kabupaten Limapuluh Kota Sonya Silfia menyampaikan bahwa kampung mereka mengalami kerusakan akibat pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT. Astrindo Gita di Koto Lamo kecemata Kapur IX , Kabupaten Limapuluhkota yang telah terhenti, namun bekas galian tambang belum juga tertutupi.

Ia mengatakan, lobang-lobang bekas galian pertambangan tersebut telah tergenang air sehingga lahan yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian tidak dapat digunakan. Masyarakat berharap agar adanya langkah reklamasi agar lahan tersebut dapat produktif dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan proses perekonomian.

" Sebagian besar wilayah pertambangan adalah tanah ulayat , Untuk itu. Perlu langkah cepat untuk penyelesaian permasalahan," katanya.

Manajer Kampanye dan Advokasi Walhi Sumbar Yoni Chandra mengatakan Pemprov Sumbar harus menghormati hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dan mengembalikan hak ulayat yang telah diberikan untuk izin usaha. Setelah itu pemerintah harus meninjau ulang dan membatalkan izin pertambangan yang bermasalah dengan nagari.

"Kami minta gubernur harus merevisi IUP yang berada dalam kawasan hutan dan yang berada 50 persen di kawasan hutan," kata dia. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh