Mentawai Tak Perlu Pedomani Perda Nagari


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 11 Januari 2018 08:09:52 WIB | Berita Terkini | 633 kali dibaca


Mentawai Tak Perlu Pedomani Perda Nagari

PADANG,-Seiring telah disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Nagari menjadi Peraturan Daerah (Perda) baru-baru ini, Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan kekususan. Hal tersebut dikarenakan hukum adat di wilayah itu berbeda dengan hukum adat Sumbar lainnya

" Implementasi penyelenggaraan desa adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai diatur dengan Perda kabupaten setempat sesuai ketentuan perundangan-undangan," ujar Ketua Tim Pembahasan Ranperda Nagari, Aristo Munandar Kamis (4/1)

Aristo memaparkan, terkait Perda Nagari, hal yang diatur diantaranya, pada setiap nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.
Anggota KAN diangkat atau dipilih dari dan oleh unsur tigo sajarangan yang mewakili suku atau kaum.

Pemilihan dilakukan melalui musyawarah mufakat menurut ketentuan adat salingka nagari. Semua ini diatur dalam Perda masing-masing kabupaten/kota dan menyesuaikan dengan adat istiadat setempat.
Berdasarkan lembaga permusyawaratan tertinggi di nagari, jelasnya, KAN bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh pemerintahan nagari.

Kemudian dalam pelaksanaan tugas tersebut, KAN mempunyai wewenang memilih atau mengangkat kapalo nagari secara musyawarah mufakat.

"Pada setiap nagari juga dibentuk pemerintah nagari sebagai penyelenggaraan pemerintahan nagari bersama KAN. Pemerintah nagari dipimpin oleh kapalo nagari dan dibantu perangkat nagari," katanya

Lebih lanjut, untuk penyelesaian sengketa masyarakat di nagari, KAN disetiap nagari juga diharuskan membentuk peradilan nagari.
Dengan ditetapkannya Ranperda nagari menjadi Perda, imbuhnya, Provinsi Sumbar menjadi provinsi satu-satunya yang mempunyai regulasi tentang desa adat.

Aristo menegaskan, kedudukan Perda Nagari akan sangat strategis mengembalikan jati diri nagari sebagai penyelenggara pemerintahan.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano menuturkan, pertimbangan untuk segera menetapkan Ranperda Nagari menjadi Perda dilakukan karena regulasi ini merupakan wujud perjuangan masyarakat adat, khususnya masyarakat Minangkabau menghidupkan kembali norma dan nilai adat.

Secara yuridis ranperda ini juga merupakan prasyarat bagi pemerintah kabupaten/kota melahirkan ranperda sejenis.

"Ditetapkannya Ranperda nagari menjadi Perda merupakan bagian upaya bersama dari pemerintahan provinsi untuk membangkitkan kembali norma dan hukum adat yang saat ini mulai berkurang," pungkas Arkadius. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh