PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN DAN KOMPETENSI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2017


Post by Biro Organisasi(DENI ALDES) | Posted on 11 Desember 2017 15:22:25 WIB | Artikel | 1068 kali dibaca


PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN

DAN KOMPETENSI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2017

 

          Berdasarkan Undang-undang nomor 37 tahun 2008 Ombudsman RI semenjak tahun 2013 melakukan penilaian tingkat kepatuhan pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah daerah terhadap standar pelayanan. Penilaian kepatuhan ini bertujuan mengingatkan kewajiban penyelenggara pelayanan publik agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat berbasis fakta dan metodologi pengumpulan data yang kredibel.

          Pada tahun 2017 ini penilaian kepatuhan oleh Ombudsman ini dilakukan serentak di Indonesia  pada 22 Kementerian, 6 Lembaga Pusat, 22 Provinsi, 45 Pemerintah Kota, dan 107 Pemerintah , yang dilaksanakan selama bulan Mei hingga Juni 2017.

        Hasil penilaian Ombudsman RI ini telah diumumkan pada hari Selasa ( 5 Desember ) lalu yang bertempat di Balai Kartini Jakarta.

 

Berikut hasil penilaian pada Kementerian yang memperoleh rapor Hijau:

  • Kementerian Ketenagakerjaan dengan nilai 108,00
  • Kementerian Sekretariat Negara dengan nilai 99,50
  • Kementerian ESDM dengan nilai 95,63,00
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai 91,13
  • Kementerian Hukum dan HAM dengan nilai 90,71

           Lembaga Negara yang memperoleh zona hijau adalah BNN ( nilai 99,50 ) dan Bapeten , dengan nilai 96,60.

           Untuk Pemerintah Provinsi yang memperoleh rapor hijau, adalah :

  • NTB dengan skor 97,58
  • Sulawesi Selatan , 93,07
  • NTT , 90,28
  • Sumatera Utara, 89,06
  • DKI Jakarta, 85,54
  • Jawa Barat, 82,17.

Provinsi yang berada di zona kuning antara lain Kepri, Sultra, Banten, DI Yogyakarta, Jambi, Kalbar, Sulteng, DI Aceh, Sulbar dan Gorontalo.

         Provinsi yang berada di zona merah sebanyak 6 buah.

 

Khusus Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten yang dinilai tahun 2017 adalah :

  • Kabupaten Tanah Datar , zona hijau , dengan peringkat ke 5 dari 107 sampel Kabupaten yang dinilai. Kabupaten Tanah Datar memperoleh skor 90,67.
  • Kabupaten Pasaman Barat, zona kuning, peringkat ke 14 dengan skor 79,86
  • Kabupaten Padang Pariaman, zona kuning, peringkat ke 34 dengan skor 65,62

     

     Khusus Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota yang dinilai pada tahun 2017 adalah :

  • Kota Payakumbuh , zona hijau , dengan peringkat ke 3 dari 45 sampel Kota yang dinilai. Kota Payakumbuh memperoleh skor 94,01.
  • Kota Sawahlunto, zona kuning, peringkat ke 21 dengan skor 74,41

Kota yang memperoleh Zona hijau berjumlah 15 buah, zona kuning 21, dan zona merah sebanyak 8 buah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 ini tidak dilakukan penilaian kepatuhan oleh Ombudsman RI, karena sudah dinilai pada tahun 2016 dan berada pada zona hijau dengan nilai 87,96. Untuk itu Provinsi Sumatera Barat bersiap diri pada tahun 2018  dilakukan penilaian. Begitu juga Kabupaten Agam dan sudah berada di zona hijau, demikian juga Kota Padang yang berada di zona hijau dengan nilai 92,33.

Kabupaten Pasaman Barat walau masih berada pada zona kuning tahun 2017  namun skornya naik dari 63,58 pada posisi 42, naik ke peringkat 14 dengan skor 79,86


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh