Gubernur Irwan Prayitno Lantik BPSK Kota Padang


Post by Diskominfo(EKO KURNIAWAN, S.Kom) | Posted on 21 November 2017 18:01:19 WIB | Berita Terkini | 74 kali dibaca


Gubernur Irwan Prayitno Lantik BPSK Kota Padang

Padang, 20 November 2017

Gubernur Irwan Prayitno melantik Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang (BPSK) di Auditorium Gubernur Sumatera Barat masa bakti 2017-2022.

Pelantikan Anggota BPSK Padang ini dihadiri oleh Walikota Padang, Pimpinan DPRD Kota Padang dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Padang.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Perdagangan nomor 1126/M-DAG/KEP/9/2017 tentang perberhentian dan pengangkatan Anggota BPSK Kota Padang.

Anggota BPSK yang dilantik yaitu, Ada sembilan anggota BPSK

Pertama, unsur pemerintah : Nurmatias, SH,(baru), Drs. Daniel Sutan Makmur (baru) dan Desemberius, SE, MM (lama). Kedua, unsur konsumen : Fat Yudin, SH(baru dengan pindah posisi sebelumnya unsur pemerintah), Wira Okta Viana, SH (baru) dan Zulnadi, SH (lama). Ketiga, Unsur Pelaku Usaha : Erwin Bustamam, SE, M.Si (lama), Chairul, ST (baru) dan Dedi Vitra Johor, SE, Akt,CA (baru).

"Dengan adanya setting kepengurusan, dengan tiga perwakilan konsumen yang banyak, harus saling melengkapi akan perlengkapan masing-masing" ujar Irwan dalam sambutannya.

BPSK diminta dalam masa kerjanya nanti, agar dalam menyelesaikan sengketa harus independen dan independen agar sesuai dengan indenpedensi kita.

"Sebagai lembaga yang independen BPSK harus profesional dengan mengikuti UU, dan dalam masa kerja sekarang, BPSK harus lebih menggiatkan lagi kinerja kerja seperti kelengkapan data harus ditingkatkan agar bisa menjadi rujukan untuk memutuskan masalah yang terjadi pada konsumen" jelas Irwan Prayitno.

Dengan Tugas dan wewenang BPSK, dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi, dan abitrase, diharapkan sengketa bisa terselesaikan, sehingga tidak terbawa ke ranah pengadilan. Karena semangat yang harus dimunculkan oleh BPSK adalah mendamaikan. Jika tidak bisa barulah dibawa ke pengadilan. 

SK BPSK Padang, dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, sebagai lembaga independen, BPSK harus bersikap adil.

Irwan Prayitno mengapresiasi kesediaan pengurus BPSK, walaupun hanya mendapatkan gaji honorer, namun BPSK juga harus bekerja secara profesional dan tidak berpengaruh oleh hasutan.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penyerahan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) oleh ANRI ke Le

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Provinsi Sumatera Barat

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh