INFORMASI LOWONGAN KERJA DI ERA SOSIAL MEDIA


Post by Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi(YAYAT WAHYUDI.A, ST, M.Si) | Posted on 17 November 2017 04:49:26 WIB | Tenaga Kerja | 170 kali dibaca


INFORMASI LOWONGAN KERJA DI ERA SOSIAL MEDIA

Untuk mengisi posisi kerja yang lowong dalam suatu perusahaan, informasi lowongan pekerjaan adalah hal pertama yang disiapkan untuk kemudian disebarkan atau diinformasikan oleh perusahaan kepada masyarakat khususnya kepada para pencari kerja.

Aturan ketenagakerjaan yang secara khusus mengatur mengenai informasi lowongan pekerjaan dari perusahaan adalah Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 1980 yang ditandatangai oleh Presiden Soeharto. Sayangnya, sampai saat ini belum ada peraturan terbaru sebagai revisi atau pengganti terhadap Kepres ini. Dengan demikian secara legal, meskipun merupakan produk peraturan yang sudah lama, Kepres ini masih berlaku.

Sebagai pendukung, kami paparkan beberapa pasal dalam Kepres No.4/1980, terkait dengan pembahasan utama tulisan ini. Diantaranya Pertama, Pasal 2 (1) Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat : a. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ; b. Jenis pekerjaan dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, ketrampilan/keahlian, pengalaman dan syarat-syarat lain yang dipandang perlu. Kedua, Pasal 3 : Dalam hal perusahaan mempunyai kantor-kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhadap masing-masing Kantor Cabang atau bagian tersebut. Ketiga, Pasal 4 : Pengusaha yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan melalui mass media wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Keempat, Pasal 5 : Jika lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4 sudah terisi, maka pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan pasal-pasal dalam Kepres No.4/1980, alur informasi lowongan kerja dapat disimpulkan sebagai berikut. Sebelum diumumkan kepada masyarakat, informasi lowongan kerja terlebih dulu disampaikan secara tertulis kepada Menteri (untuk lowongan kerja yang sifatnya rekrut secara nasional) dan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan di kabupaten/kota dan Provinsi untuk lowongan kerja di daerah. Setelah diterima dan diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas yang membidangi ketenagakerjaan baru kemudian lowongan pekerjaan tersebut disebarluaskan melalui media massa. Dalam proses rekrutmen tenaga kerja, perusahaan dapat melakukannya sendiri sesuai dengan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 35 Ayat (1) : Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Meski demikian, agar pendataan dan pemantauan tenaga kerja dapat berjalan baik, perusahaan ada baiknya menyertakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/ Kota atau Provinsi dalam proses rekrutmen ini, minimal secara konsisten melaporkan tentang adanya rekrutmen dan melaporkan hasil akhir rekrutmen. Jika lowongan sudah terisi, maka perusahaan wajib melaporkan hasil final pemenuhan lowongan kerja tersebut kepada Kementerian atau Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Pada kenyataannya, alur penempatan tenaga kerja yang semestinya telah diatur dalam beberapa peraturan ini belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Masih banyak perusahaan yang melakukan sendiri proses rekrutmen tanpa sama sekali memberikan pelaporan adanya informasi lowongan kerja ataupun hasil akhir penempatan tenaga kerja. Hal ini cukup beralasan, dimana kendala birokratis dan waktu yang tidak efisien di instansi pemerintahan membuat perusahaan atau pengguna tenaga kerja enggan untuk memberikan ruang bagi pihak pemerintah untuk ikut hadir dalam proses penempatan tenaga kerja yang ada. Tentu hal ini patut menjadi bahan perbaikan internal di instansi pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan di daerah untuk memberikan pelayanan terbaik yang efektif dan efisien kepada perusahaan maupun pencari kerja.

Di sisi lain, pada era teknologi komunikasi digital yang makin canggih saat ini, arus informasi semakin berkembang dengan pesat. Tentu saja ini berpengaruh pada segenap lini kehidupan. Terkait dengan informasi lowongan kerja, saat ini sangat mudah ditemukan lalu lalang informasi lowongan kerja dalam media sosial baik melalui Facebook, Instagram, Whatsapp, BBM, dan aplikasi lainnya. Informasi begitu mudah disebarkan dan dapat menjangkau seluruh pelosok dunia hanya dalam hitungan detik.

Kenyataan inilah yang acapkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarluaskan informasi lowongan kerja palsu dengan mengatasnamakan perusahaan resmi demi meraup keuntungan materi. Untuk mengindari penipuan lowongan kerja, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Pertama, jika menemukan informasi lowongan kerja melalui media sosial segera lakukan verifikasi ke Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota atau Provinsi tentang kebenaran informasi lowongan kerja tersebut. Di setiap Dinas Ketenagakerjaan terdapat PNS Fungsional Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja yang memiliki tugas yang salah satunya adalah menverifikasi info lowongan kerja. Mereka dibekali keahlian dalam hal membedakan mana informasi lowongan kerja yang valid dan mana yang palsu.

Kedua, masyarakat dapat juga melakukan klarifikasi secara langsung ke perusahaan melalui telpon, email atau sarana komunikasi lainnya. Namun patut diingat, para penipu lowongan kerja di era digital ini juga sering memanfaatkan blog dan layanan website gratis untuk membuat tampilan website atau blog seolah-olah milik sebuah perusahaan resmi lengkap dengan alamat palsu. Terkadang alamat perusahaan yang ditampilkan di website benar namun kontak person atau nomor teleponnya adalah palsu. Bahkan, ada pula penipuan lowongan kerja membuat halaman website dengan menggunakan domain dot(.)com berbayar. Patut pula diwaspadai, beberapa waktu yang lalu kami pernah menemukan iklan lowongan pekerjaan yang mana untuk meyakinkan calon korban, para penipu ini menggunakan alamat PO. BOX untuk pengiriman surat lamaran calon korban.

Biasanya modus yang digunakan adalah menelpon para pelamar sebagai calon korban dengan menyatakan bahwa mereka lolos seleksi berkas. Untuk tahap berikutnya mereka wajib metransfer biaya tiket pulang pergi dan biaya hotel serta akomodasi lainnya untuk keperluan wawancara kerja di kantor pusat, biasanya di Jakarta atau kota besar lainnya. Jika menemukan modus ini, para pencari kerja harus berhati-hati dan jangan sekali-kali mau mentranfer uang sekecil apapun dengan dalih biaya rekrutmen.

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi ILO No. 88 yang kemudian diperkuat dengan Keppres No. 36/2002 pelayanan penempatan tenaga kerja diberikan secara cuma-cuma alias tidak dipungut biaya. Dengan demikian, setiap proses dalam upaya penempatan tenaga kerja baik di perusahaan maupun di instansi pemerintah, tidak diperkenankan menarik dana kepada para pencari kerja. Termasuk dalam pelaksanaan Job Fair (Pameran Kesempatan Kerja), penyelenggara dilarang memungut biaya. Hal ini diatur secara khusus dalam Permen No. 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja dalam Pasal 54 Ayat (3) : Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada Pencari Kerja.

Kedepan, kita harapkan sistem penempatan tenaga kerja yang sudah diatur dalam beberapa peraturan resmi ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Idealnya, Negara, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan harus selalu hadir dan dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada perusahaan dan pencari kerja

 


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penyerahan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) oleh ANRI ke Le

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Provinsi Sumatera Barat

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh