Acara Rapat Kerja Penguatan Kelembagaan Adat se-Sumatera Barat Tahun 2017


Post by Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(IZATI, A.Md) | Posted on 09 November 2017 10:31:21 WIB | Kegiatan Strategis | 77 kali dibaca


Pelaksanaan Rapat Kerja Penguatan Kelembagaan Adat se-Sumatera Barat Tahun 2017, yang dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 27 Oktober 2017 bertempat di Kyriad-Bumi Minang Hotel Padang.

Dalam Kegiatan Rapat Kerja Penguatan Kelembagaan Adat se-Sumatera Barat Tahun 2017 dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kamis (26/10).

Dalam sambutannya Wakil Gubernur Sumatera Barat Drs. H. Nasrul Abit mengatakan bahwa “acara ini bagian kepedulian kita terhadap pengembangan dan penguatan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat Sumatera Barat. Acara ini penting, karena misi Sumatera Barat yang pertama itu adalah meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Kedua, mengingat pengaruh globalisasi saat ini semakin gencar mempengaruhi masyarakat kita, yang dampaknya antara lain semakin kurang rasa cinta terhadap adat dan budaya sendiri”.

Permasalahan timbul tidak saja pengaruh global yang menganggap baik yang datang dari luar, juga pemahaman generasi muda kita saat ini terhadap adat minangkabau kian lemah. Akibatnya terjadi perubahan perilaku dalam menganut nilai-nilai adat dan budaya sendiri. Tidak saja mengabaikan nilai adat dan agama, juga membawa kemerosotan wibawa pemuka masyarakat adat dan agama di daerah minangkabau”, tutur Wabup.

Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat Dra. HENDRAWATI ROZA, M.Si dalam Laporan Panitia Penyelenggaraan menyampaikan bahwa peserta Raker berjumlah 570 orang terdiri dari : Ketua KAN sebanyak 544 orang, Aparatur Pemberdayaan Masyarakat Kab/Kota sebanyak 18 orang, OPD terkait Provinsi sebanyak 8 orang. Para Peserta akan diberikan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama kegiatan berlangsung serta transportasi sesuai dengan dana yang tersedia.

Adapun Tema Raker ini adalah “Dengan Rapat Kerja Penguatan Kelembagaan Adat se-Sumatera Barat Kita Wariskan Identitas Budaya dan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat.”

Narasumber pada Raker ini adalah : Unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRD, Pakar/Praktisi dan Pembicara Khusus.

Maksud dari penyelenggaraan kegiatan Rapat Kerja ini adalah :

  1. Forum Pertemuan dan Silaturahmi Pemangku Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Sumatera Barat dalam rangka penguatan Kelembagaan Adat.
  2. Peningkatan pengetahuan dan wawasan peserta tentang Penguatan Identitas Budaya dan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Sumatera Barat.
  3. Upaya Penguatan Kelembagaan Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat Pemangku Adat dengan meningkatnya peran dan fungsinya sebagai mitra pemerintah dalam seluruh aspek pembangunan.

Tujuan dari Penyelenggaraan Acara Pembukaan Review Komisi Penanggulangan (KPA) HIV/AIDS se-Sumatera Barat Tahun 2017 :

  1. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang Kebijakan Nasional dan Daerah serta regulasi terkait Penguatan Identitas Budaya dan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat.
  2. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam hal penyamanan visi dan persepsi dalam pengembangan Nagari Pemerintahan dan Nagari (yang pemerintahannya berbasis) Adat versi Desa Adat di Sumatera Barat.
  3. Untuk meningkatkan kejelasan tentang tugas dan kewenangan Limbago Adat seperti Ninik Mamak 4 Jinih, Ninik Mamak Andiko, Ninik Mamak Buah Paruik, Ninik Mamak Tuo Kampuang, Tuangku Tigo Sajarangan(Penghulu dan Mande Soko, Alim Ulama dan Cerdik Pandai sarato Urang Mudo), Rumah Tanggo, Buah Paruik, Kaum (Jurai), Suku (Kampung), dan KAN (di Nagari) atau Pucuak Adat di Nagari/Pewaris Kerajaan.
  4. Untuk menyamakan pemahaman model perlindungan hak masyarakat hukum adat Minangkabau antara tokoh masyarakat adat dengan Pemerintah setempat yang berbasis pada Forum atau Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari se-Sumatera Barat.

Hasil yang diharapkan dari Pelaksanaan Rapat Koordinasi ini  adalah :

  1. Rumusan pokok pikiran operasional dalam mengimplementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya tentang Pembentukan Desa Adat (pasal 96-116) bagi Aparat Pemerintah Provinsi, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Aparatur Pemberdayaan Masyarakat di Sumatera Barat.
  2. Rumusan pokok program kegiatan Penguatan Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat, sehingga ada forum kerapatan yang dapat diakses langsung ke nagari oleh Pemerintah Daerah.
  3. Rumusan mekanisme hubungan antar kelembagaan adat dan pemerintah di nagari dalam upaya penguatan peran masyarakat hukum adat dan lembaganya dalam pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku selaras dengan adat nan dipakai.
  4. Adanya peningkatan Sinergitas Nagari Adat dan Nagari Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nagari.

Penyelenggaraan Rapat Kerja ini dibebankan pada APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dengan kegiatan Pemberdayaan Penguatan Kelembagaan Adat Tahun Anggaran 2017.

 

 

 


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penyerahan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) oleh ANRI ke Le

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Provinsi Sumatera Barat

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh