Wagub Nasrul Abit : Bamus Nagari Mesti Tangkal Narkoba, LGBT dan Pekat


Post by Diskominfo(EKO KURNIAWAN, S.Kom) | Posted on 09 November 2017 01:29:23 WIB | Berita Terkini | 639 kali dibaca


Wagub Nasrul Abit : Bamus Nagari Mesti Tangkal Narkoba, LGBT dan Pekat

Padang, 8 November 2017 

"Badan Musyawarah (Bamus) Nagari mesti menyiapkan aturan, prinsip-prinsip kehidupan nagari dalam menangkal narkorba, LGBT dan penyakit masyarakat (pekat). Jika perlu buat penyataan bersama komponen nagari untuk komitmen berantas nakorba, LGBT dan pekat di nagari."  

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam Acara Rakor Bamus Desa/Nagari Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 di Kryad Bumiminang Hotel, Padang.

Hadir pada kesempatan itu Ketua DPRD Sumbar,  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Para Pelatih dan Para Bamus Lokasi Dana Desa se-Sumatera Barat.  

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan bahwa nakorba dan LGBT sudah pada kondisi yang merisaukan, jika tidak cepat ditindak tegas akan dapat merusak moral, budaya dan meresahkan masyarakat di nagari-nagari.  

"Karena itu kami mendorong agar Bamus yang terdiri dari para penghulu adat, Bundo Kanduang,  tokoh masyarakat dan komponen lainnya untuk melahirkan aturan-aturan yang mampu menjaga masyarakat dari pengaruh yang tidak baik ini, sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan tenang, damai,  aman dan nyaman yang tentunya juga dapat meningkatkan kegiatan pembanguan  di nagari," himbaunya.  

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, Undang-Undang Desa telah memberi jaminan setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara yang cukup besar.  

Pengelolaan dana desa di desa/nagari agar dapat dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip good goverment, efektif, efesien dan terkendali.  

Untuk Tahun 2017 ini, Sumbar telah mendapat dana desa sebesar Rp. 765.549.965.000 yang tersebar di 12 kabupaten dan 2 kota dan terdiri dari 885 nagari/desa dengan besaran lebih kurang Rp. 720.000.000 pernagari tergantung luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi kemiskinan dan tingkat kesulitan nagari/desa. 

"Manfaatkanlah dana desa sepenuhnya oleh masyarakat desa. Pemerintah dan kelembagaan nagari hanya berperan mendorong, memfasilitasi, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaanya," ungkap Wagub Nasrul Abit.  

Wagub juga mengingat agar aparat nagari/desa memaksimalkan kegiatan pembangunan dengan tetap mengawasinya. 

"Jangan terjadi penyalahgunaan, KPK bisa menangkap kapan saja,"  seru Wagub Nasrul Abit menutup sambutannya.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh