Rapat Koordinasi LPG Kabupaten/Kota


Post by Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(IZATI, A.Md) | Posted on 29 September 2017 16:02:11 WIB | Kegiatan Strategis | 815 kali dibaca


Rapat Koordinasi LPG Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Rapat Koordinasi LPG Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2017 bertempat di Ruangan Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Jalan Pramuka No. 13 Khatib Sulaiman Padang.

Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi LPG Kabupaten/Kota dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Jumat (22/9).

Dalam sambutannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Drs. H. SYAFRIZAL, MM mengatakan “dasar dari pelaksanaan rapat ini adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah, Rapat Koordinasi Dalam Antisipasi Kelangkaan LPG pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 di Ruang Rapat Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat dan Surat Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 005/814/Sekre-DPMD/2017 tanggal 19 September 2017, perihal Undangan Rapat Koordinasi LPG Kabupaten/Kota”.

Drs. H. SYAFRIZAL, MM juga menyampaikan bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam rapat ini adalah :

  • Regulasi yang tidak tegas terhadap sanksi bagi agen dan Pangkalan LPG yang melanggar aturan dan kewenangan Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan tersebut juga tidak ada, Pemerintah Daerah hanya sebatas melakukan pengawasan, pembinaan dan monitoring.
  • Acuan data kuota di masing-masing Kabupaten/Kota menggunakan data yang lama (tahun 2013), sehingga tidak relevan lagi dengan kebutuhan saat ini. Selain itu juga peruntukkan LPG Bersubsidi ini sudah tidak tepat sasaran lagi, karena banyak restoran atau rumah makan yang menggunakan Tabung LPG 3 kg
  • Harga eceran LPG Tabung 3 kg bervariasi, kondisi di lapangan harga LPG berdasarkan permintaan pasar.
  • Tidak meratanya Pangkalan yang tersebar di Kelurahan dan Desa/Nagari, sehingga banyak supermarket atau toko yang menjadi pengecer LPG.

Solusinyapun ada dengan timbulnya masalah yaitu :

  • Terkait dengan adanya kelangkaan LPG 3 kg dan tidak tepat sasaran penggunaannya maka untuk mengantisipasinya dilakukan monitoring bersama.
  • Terhadap Agen dan Pangkalan yang tidak mengikuti ketentuan maka Pemerintah Daerah dapat dilakukan tindakan administratif dengan mencabut pemberian izin pangkalan, dan untuk kedepannya agar lebih menertibkan dan memperketat lagi perizinan pendirian agen dan Pangkalan LPG
  • Selain itu juga agar tidak terjadinya perbedaan harga LPG di setiap Pangkalan maka di masing-masing Pangkalan/Pengecer diharuskan untuk memasang spanduk.
  • Salah satu usaha untuk mengatasi tidak tepat sasarannya penggunaan LPG bersubsidi melalui pesan moral dengan menghimbau ASN, rumah makan, restoran dan usaha menengah keatas lainnya untuk tidak menggunakan LPG 3 kg.
  • Untuk pemerataan Pangkalan LPG di setiap daerah, salah satunya dapat menjadikan BUMNag di masing-masing Nagari dan Desa menjadi Pangkalan LPG .

Ikut memberikan arahan Pertamina dan Hiswana Migas. Menurut Pertamina:

  • Berdasarkan Peraturan yang berlaku memang tidak ada penegasan sanksi bagi Agen dan Pangkalan yang melanggar ketentuan, namun dapat diberikan tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha.
  • Tidak tepat sasaran peruntukan LPG Tabung 3 kg dikarenakan belum diterapkannya pengawasan tertutup dengan mempedomani kartu kendali, sehingga siapa saja dapat membeli LPG Tabung 3 kg.
  • Untuk harga eceran LPG yang bervariasi salah satu penyebabnya karena jauhnya letak lokasi Pangkalan atau Pengecer, salah satu himbauan yang dikeluarkan oleh Pertamina yaitu setiap Pangkalan harus memasang spanduk harga LPG.
  • Akan dilakukan penyebaran Agen dan Pangkalan secara merata untuk menghindari banyaknya pengecer yang menjual LPG tidak sesuai NET.

Sementara itu menurut Hiswana Migas :

  • Salah satu usaha yang dilakukan terhadap mengurangi kelangkaan LPG Tabung 3 kg adalah dengan memberikan pesan moral dan menghimbau kepada hotel, restoran, industri menengah keatas untuk tidak menggunakan LPG 3 Kg.
  • Selain itu juga melakukan sidak dan razia ke Agen dan Pangkalan terhadap pihak yang terkait dalam penyalahgunaan LPG 3 kg.

Kepala Sub Bagian Perencanaan RETMA NENCY, S.STP dalam Laporan Panitia Penyelenggaraan menyampaikan bahwa peserta Rapat Koordinasi LPG Kabupaten/Kota, yaitu : Tim Koordinasi LPG Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota, Bagian Perekonomian atau OPD yang membidangi LPG Kabupaten/Kota.

 

 

 

 


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh