Menanti Gebrakan Nasrul Abit di Pilkada Padang


Post by Diskominfo(EKO KURNIAWAN, S.Kom) | Posted on 08 Februari 2017 10:39:06 WIB | Artikel | 942 kali dibaca


Menanti Gebrakan Nasrul Abit di Pilkada Padang

Oleh: Noa Rang Kuranji

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, situasi politik sudah mulai memanas di sejumlah daerah di tanah air, termasuk di Kota Padang. Sejumlah kandidat pun telah muncul ke permukaan dan mengaku siap bertarung pada pesta demokrasi tersebut yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juli 2018 mendatang.

Sebagaimana diketahui, pada Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Sumbar akan ada empat daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada. Yakni, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto. Dari empat daerah tersebut, Kota Padang lah yang sudah mulai ramai dibicarakan masyarakat.

Hal itu dapat dimaklumi karena Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumbar tentu menjadi barometer kekuatan peta politik di bumi Ranah Minang tercinta ini. Artinya, siapa saja politisi yang bisa “menaklukkan” Kota Padang maka peluang karirnya untuk berkiprah di pentas perpolitikan Sumbar akan terasa lebih mudah atau sebaliknya. Begitu juga peluang mereka untuk berkarir di kota/kabupaten lainnya yang ada di Sumbar ini.

Sebut saja contohnya, M Shadiq Pasadigoe (mantan Bupati Tanah Datar), pernah menjadi Kepala Dinas Perhubungan Sumbar sebelum menjadi bupati di kampung halamannya. Indra Catri (Bupati Agam saat ini), pernah menjadi camat dan kepala dinas di Pemerintah Kota Padang dan Irdinansyah Tarmizi (Bupati Tanah Datar saat ini), pernah menjadi anggota DPRD Kota Padang dan DPRD Provinsi Sumbar.

Namun yang menarik untuk dibahas kali ini bukan saja siapa figur yang akan tampil pada Pilkada 2018 nanti, tapi partai politik (parpol) pengusung pasangan kandidat pun ikut intens dibahas masyarakat Kota Padang saat ini. Soalnya, masyarakat cenderung melihat arah peta politik nasional yang secara otomatis akan berpengaruh ke daerah. Misalnya, koalisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tingkat nasional saat ini diyakini akan menular ke daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2018.

Hal itu sudah terbukti ketika pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 lalu di Provinsi Sumbar. Rata-rata Gerindra dan PKS selalu berkoalisi dalam mengusung pasangan calon kandidat bupati dan walikota yang digelar di 13 kabupaten/kota saat itu. Termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada tahun yang sama. Sehingga pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit (koalisi PKS-Gerindra) akhirnya terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar periode 2016-2021.

Dulu ketika diusung Partai Gerindra sebagai calon Wakil Gubernur Sumbar berpasangan dengan Irwan Prayitno (calon gubernur), Nasrul Abit belum menjadi pengurus partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut. Kini, setelah lebih kurang satu setengah tahun menjabat sebagai orang nomor dua di Provinsi Sumbar, amanah baru pun diberikan Partai Gerindra kepadanya yakni sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar masa bakti 2017-2022 yang dilantik di Jakarta sekitar April 2017 lalu.

Pertanyaannya, mampukah Nasrul Abit melakukan gebrakan baru sekaligus mematahkan opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini. Soalnya, meski Nasrul Abit menjadi Ketua Partai Gerindra Sumbar, namun dirinya tidak akan bisa menolak segala perintah atau instruksi yang dikeluarkan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab, pola kebijakan atau sistem yang berlaku di Partai Gerindra sangat berbeda dengan parpol lainnya. Istilah orang awam menyebut “Sistem Komando”.

Nah, karena “Sistem Komando” inilah membuat para petinggi parpol lain lebih cenderung melakukan lobi-lobi politik langsung ke Prabowo atau ke orang-orang terdekatnya ketimbang kepada pengurus atau kader Partai Gerindra yang ada di daerah. Bisa jadi, untuk Pilkada Kota Padang 2018, para petinggi PKS akan langsung melobi Prabowo guna diajak berkoalisi dan jatah calon Wakil Walikota Padang diberikan kepada kader Gerindra. Sementara jatah calon Walikota Padang tetap dari PKS yang saat ini dikuasai Mahyeldi Ansharullah (Walikota Padang incumbent).

Padahal, kursi Partai Gerindra di DPRD Kota Padang jauh lebih banyak dibanding kursi yang dimiliki PKS. Yakni, Gerindra enam kursi dan PKS lima kursi. Namun kalau Prabowo sudah memerintahkan kadernya di daerah untuk berkoalisi dan mendukung PKS, apakah Nasrul Abit dan kader Gerindra Sumbar serta Kota Padang berani membantah? Mari kita tunggu gebrakannya. (*)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh