Komisi IV DPR – RI Mengunjungi Hutan Nagari Binaan Dinas Kehutanan Sumbar


Post by Dinas Kehutanan(FEBY ANROW, S.Hut) | Posted on 30 Juli 2017 23:03:10 WIB | Berita Terkini | 880 kali dibaca


Komisi IV DPR – RI Mengunjungi Hutan Nagari Binaan Dinas Kehutanan Sumbar

Kedatangan rombongan Komisi IV DPR RI di Hutan Nagari Sungai Buluh disambut langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Sumbar serta antusias masyarakat Nagari Sungai Buluh dengan iringan Gandang Tassa yang dimainkan oleh generasi muda setempat, Minggu (30/7).

Dalam kunjungan kerjanya di Hutan Nagari  Binaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai  Kabupaten Padang Pariaman, Ketua Komisi IV DPR - RI Edhy Prabowo menyatakan sangat mengapresiasi komitmen dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi terdepan dalam mewujudkan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). 

Dalam kunjungan ini Edhy Prabowo juga menyampaikan “ komisi IV DPR-RI siap membantu penganggaran untuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat salah satunya Perhutanan Sosial ini, dan Komisi IV DPR – RI sangat komit mendukung Program Perhutanan Sosial sebagai Prioritas Nasional untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Edhy Prabowo menilai bahwa Hutan Nagari Sungai Buluh layak menjadi pilot project program perhutanan sosial di Indonesia, dimana masyarakat setempat sudah menunjukkan upaya dalam menjaga keadaan kawasan hutan tetap lestari serta memanfaatkan hutan dan hasil hutan non kayu untuk peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Sementara itu Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hadi Daryanto mengatakan bahwa Perhutanan Sosial (PS) adalah solusi tepat untuk mengatasi permasalahan tenurial di sekitar kawasan hutan, dimana masyarakat diberikan akses kelola dalam kawasan hutan untuk kesejahteraannya, dan di sisi lain masyarakat tersebut juga menjaga kawasan tersebut dari berbagai gangguan yang bisa merusak kondisi hutan wilayah mereka.

 

Hadi menambahkan bahwa sangat perlu pemantauan dan pengawasan terhadap program perhutanan sosialitu sendiri agar tidak terjadi jalan ditempat, untuk pemantauan dan pengawasan tersebut akan dibuat Kartu Navigasi yang dapat memonitor Program yang ada pada PS secara sistematis sehingga dapat dilihat data bantuan-bantuan apasaja yang ditelah diterima oleh pengelola PS tersebut.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mewakili Gubernur Sumbar mengatakan bahwa Sumatera Barat memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan program perhutanan sosial, dengan mencadangkan areal seluas 500.000 Ha di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk perhutanan sosial.

Bahkan 30 persen dari kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Sumatera Barat akan kita siapkan untuk areal perhutanan sosial, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan izin pengelolaan yang diberikan dengan mengambil manfaat dari hutan tersebut untuk kesejahteraannya, dan menjaga kelestarian kawasan hutan dari berbagai gangguan yang bisa merusaknya,” jelas Hendri Octavia.

Sekretaris LPHN Sungai Buluh Hasan Basri menyampaikan bahwa  dengan adanya izin pengelolaan yang diberikan kepada masyarakat Nagari Sungai Buluh, saat ini telah banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta berupa CSR dan LSM – LSM Pedulu lingkungan. Selain itu masyarakat sudah memanfaatkan kawasan hutan tersebut untuk peningkatan kesejahteraan mereka dengan memanfaatkan hutan dari segi jasa lingkungan, sumber air, budidaya berbagai macam tanaman dan ikan, serta pemanfaatann hasil hutan bukan kayu.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh