PENGUATAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH


Post by Biro Organisasi(DENI ALDES) | Posted on 27 Juli 2017 16:33:38 WIB | Artikel | 992 kali dibaca


PENGUATAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH

                                   PENGUATAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH

                                                            Oleh : IRWAN, S.Sos, MM

                                    (Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat)

 

Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional. Karena itu reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan teramat dibutuhkan demi mewujudkan tujuan nasional tersebut. hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan kualitas sumber daya manusia aparatur dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Berbagai strategi reformasi birokrasi juga telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, berbagai produk hukum daerah telah ditetapkan untuk mendukung Birokrasi kearah yang lebih baik. Namun melalui kegiatan yang rasional dan realistis dirasakan kurang memadai dan masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Hal tersebut terkait dengan banyaknya permasalahan  yang belum sepenuhnya teratasi baik secara internal maupun eksternal.

Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa   dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik; meningkatnya tuntutan  penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik  antara lain  transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum; meningkatnya tuntutan dalam penyerahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan. Demikian pula,  secara khusus dari sisi internal birokrasi  itu sendiri, berbagai permasalahan masih banyak dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain adalah: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan yang tinggi; rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai; rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja; rendahnya kualitas pelayanan umum; rendahnya kesejahteraan PNS; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi merupakan tantangan sendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.  Hal tersebut terkait dengan  makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat; makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (digital divide). Perubahan-perubahan ini, membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan  yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan. Di samping itu aparatur negara  harus mampu meningkatkan daya saing, dengan melakukan aliansi strategis  untuk menjaga keutuhan bangsa.

Salah satu focus dan locus dari Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Ketatalaksanaan Pemerintah, karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam penerapan sistem dan penataan ketatalaksanaan pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel. Ketatalaksanaan merupakan penataan sistem dan manajemen yang aktivitasnya mencakup pengaturan, pengerahan dan pengendalian terhadap proses aktivitas tata penyelenggaraan dalam organisasi pemerintahan secara efisien, efektif dan akuntabel.

Kondisi ketatalaksanaan pemerintahan khususnya di Sumatera Barat dewasa ini dalam proses penyelenggaraannya masih sering terjadi praktik tumpang tindih kewenangan, atau fungsi pemerintahan, benturan atau belum harmonisnya tata hubungan kerja antar satuan kerja/instansi, penggunaan sumber daya organisasi yang masih kurang efesien, berlebihan, dan menimbulkan pemborosan anggaran, sehingga mencerminkan indikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan belum menunjukkan kondisi yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam kaitan dengan itu, sangat perlu untuk melakukan kegiatan evaluasi dan/atau penataan terhadap aspek ketatalaksanaan secara berkelanjutan. Ketatalaksanaan harus diarahkan agar dapat mewujudkan proses penyelenggaraan organisasi dan administrasi pemerintahan negara agar dapat berjalan efisien, efektif, tertib dan akuntabel berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Maka bentuk tindak lanjut dalam program kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat, hal ini diharapkan bisa mengakomodir seluruh permasalahan ketatalaksanaan di Sumatera Barat sekaligus menyamakan persepsi kedepan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • Penyerahan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) oleh ANRI ke Le

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh