Padang TV Adakan Talkshow Tentang Penguatan Kelembagaan KPID Sumbar


Post by Diskominfo(EKO KURNIAWAN, S.Kom) | Posted on 25 Juli 2017 10:50:37 WIB | Berita Terkini | 733 kali dibaca


Padang TV Adakan Talkshow Tentang Penguatan Kelembagaan KPID Sumbar

Padang, 25 Juli 2017

Bertempat dikantor Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumbar, Jl. Pramuka No.12 Padang, Padang TV mengadakan Talkshow pagi dengan narasumber Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumbar, Ir. Yeflin Luandri, M.Si dan Ketua KPID Sumatera Barat, Afrianto Korga, M.Pd.

Dalam talkshow yang mengambil tema 'Penguatan Kelembagaan KPID Sumatera Barat' Kepala Dinas mengatakan karena adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana KPID termasuk dalam salah satu lembaga yang tidak bisa menganggarkan anggarannya melalui APBD, sehingga mengakibatkan tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan KPID Sumbar di Tahun 2017.

Kadis menambahkan dengan keluarnya Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/2930/SJ tanggal 22 Juni 2017 tentang Kelembagaan dan Penganggaran KPID dimana mempertimbangkan urgensi keberlangsungan penyelenggaraan tugas KPID sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka Pemerintah Daerah wajib mendukung pelaksanaan tugas KPID yang dibebankan pada APBD melalui mekanisme hibah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, Ir. Yeflin Luandri mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menganggarkan dukungan kegiatan KPID dalam bentuk program dan kegiatan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang komunikasi dan informatika yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumbar.

Ketua KPID Sumatera Barat, Afrianto Korga, M.Pd menambahkan bahwa sebagai lembaga yang hadir dalam salah satu instrumen demokratisasi, Afrianto Korga menilai bahwa eksistensi KPI Daerah harus dikuatkan tidak saja lewat kewenangan, namun juga dengan penganggaran dan penempatan KPI Daerah di posisi yang strategis.

Diakhir talkshow, Afrianto Korga juga tetap mengingatkan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran mengenai kewajiban menyiarkan sepuluh persen konten lokal di lembaga penyiaran. Hal tersebut tentunya memberikan peluang mendapatkan kontribusi dunia penyiaran terhadap peningkatan perekonomian di daerah.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh