Penertiban tambang Illegal


Post by Satuan Polisi Pamong Praja(AFIF AFDISYA) | Posted on 07 Juli 2017 09:16:20 WIB | Berita Terkini | 1128 kali dibaca


Penertiban tambang Illegal

Satpol PP dan Damkar ------ Rabu, 05 Juli 2017 Satpol PP Provinsi Bersama Satpol PP Padang Pariaman melakukan Operasi Penegakan Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun lokasi kegiatan berada di Jembatan Latiang Simpang Limun, Sungai Batang Nareh, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat operasi penertiban oleh Tim terjadi insiden berupa  pengancaman kepada petugas dan pengrusakan kendaraan dinas roda 4 milik Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumbar oleh tersangka Doni Efendi (31 Tahun).

Adapun kronologis kejadian pengancaman dan pengrusakan tersebut adalah Tersangka merupakan pemilik dompeng yang ditertibkan oleh Tim gabungan Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumbar dengan Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman yang marah karena dompeng miliknya diamankan oleh petugas, sekaligus merasa tidak adil karena hanya dompengnya saja yang disita sementara dompeng yang lain tidak. Tersangka mengancam petugas dengan senjata tajam (parang) miliknya sambil berteriak, agar petugas tidak membawa dompengnya, untuk dijadikan barang bukti pelanggaran penambangan liar.

Karena petugas tidak mengindahkan ancaman tersebut maka tersangka lalu membacok ban kanan depan mobil milik Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumbar (Toyota Hilux) dengan nomor Polisi BA 8337 B sehingga ban tersebut pecah dan tidak dapat digunakan lagi. Akibat perbuatannya, Anggota Tim Penertiban Penambangan Liar melaporkan tersangka dengan tuduhan ancaman dan pengrusakan ke Polresta Pariaman.

Tersangka bersama beberapa orang saksi telah dimintai keterangan dan di-BAP oleh Penyidik Polresta Pariaman sampai dengan pukul 23.00 WIB, selanjutnya para saksi diperbolehkan pulang sedangkan tersangka untuk sementara diamankan di Polresta.

Operasi Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 ini dilaksanakan dalam rangka pemberantasan penambangan liar yang telah meresahkan masyarakat dan terindikasi merusak lingkungan. Perlu strategi yang lebih matang dalam pelaksanaan operasi atau razia yang rentan menimbulkan konflik, yaitu dengan mengadakan operasi intelijen berupa undercover (penyamaran) untuk menangkap tersangka sesuai yang diatur KUHAP sehingga tersangka dapat diproses di pengadilan.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh