Sosialisasi/Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2017 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat


Post by Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah(HERLILIANA LUBIS, SH, MM) | Posted on 22 Mei 2017 17:17:49 WIB | Berita Terkini | 1204 kali dibaca


Sosialisasi/Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2017 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat mengadakan Sosialisasi/Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2017 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertempat di Istana Bung Hatta, Bukittinggi selama 2 hari mulai tanggal 18 s.d. 19 Mei 2017 yang diikuti oleh 121 orang peserta dari OPD di lingkungan Pemprov. Sumbar dengan menghadirkan narasumber pusat dari Ditjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan narasumber daerah dari Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Acara pembukaan kegiatan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Drs. H. Nasir Ahmad, M.Si.

Materi Sosialisasi/Rakor Teknis Tahun 2017 terhadap topik-topik khusus tekait permasalahan-permasalahan yang sering muncul terkait pengelolaan barang milik daerah :

1. Mulai maraknya permasalahan pertanahan dimana tanah-tanah pemerintah disengketakan oleh masyarakat yang merasa memiliki hak terhadap tanah tersebut, sehingga sangat dibutuhkan tindakan-tindakan pengamanan berupa pengamanan fisik, administrasi dan hukum.

2. Permasalahan aset pemerintah daerah yang secara fisik dikuasai oleh pihak lain, permasalahan rumah dinas yang ditempati pensiunan dan tuntutan sewa beli tanah/rumah dinas.

3. kendala-kendala yang sering dihadapi dalam proses pensertifikatan tanah pemerintah daerah yang disebabkan tidak dapat ditelusuri dokumen-dokumen kelengkapan pengurusan sertifikat, seperti dokumen pengadaan lahan ataupun dokumen P3D sebagai alas hak.

4. Masih terjadi dinamika perencanaan BMD, dimana masih adanya belanja modal OPD yang tidak tertampung pada RKBMD dan RKPBMD yang sudah ditetapkan, sehingga pada tahun 2017 terdapat paket-paket pekerjaan yang dibintangi pada DPA-OPD, yang menimbulkan permasalahan tersendiri terhadap pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh