Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumatera Barat (Sumbar) 2016 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

"Ini berkat kerja keras semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno di Padang, Senin.

Opini WTP itu disampaikan perwakilan BPK RI pada rapat paripurna istimewa di DPRD Sumbar, Senin (22/5) dengan agenda Penyerahan LHP BPK-RI Terhadap LKPD Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2016.

Ia menambahkan sejak menjabat sebagai gubernur Sumbar periode pertama 2010, ia sudah berkomitmen untuk memperbaiki laporan keuangan daerah.

Komitmen itu ditunjukkan dengan dibentuknya Biro Aset di bawah sekretariat daerah untuk memperbaiki laporan tentang aset yang sebelumnya bermasalah, akibat gempa 2009.

 "Sekarang, Sumbar mendapatkan opini WTP lima kali berturut-turut," katanya.

 Sementara itu Kepala Biro Humas Sekretariat Provinsi Sumbar, Jasman menyampaikan, menurut perwakilan BPK RI Isma Yatun mengatakan, penyerahan LHP Sumbar adalah yang pertama di Indonesia.

"Ini sebuah kebanggaan bagi kita, sekaligus menjadi semangat pendorong bagi kita untuk terus mempertahankan LKPD yang baik ke depan," katanya.