SOSIALISASI PERATURAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI (KHUSUS EKSPOR)


Post by Dinas Perindustrian dan Perdagangan(BUDI SETIAWAN, ST, M.Si) | Posted on 19 April 2017 10:25:03 WIB | Berita Terkini | 591 kali dibaca


SOSIALISASI PERATURAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI (KHUSUS EKSPOR)

Dalam melakukan ekspor, banyak aturan-aturan yang harus dilewati. Bagi stakeholder yang sudah lama berkecimpung dalam dunia ekspor, tentu sangat memahami aturan-aturan ini. Tapi bagi yang baru berkecimpung, tentu aturan-aturan ini menjadi halangan yang bisa menganggu kelancaran dalam melakukan ekspor barang/jasa.

Pada hari selasa tanggal 18 April 2017 Disperindag Sumbar mengadakan sosialisasi Peraturan Perdagangan Luar Negeri Khususnya Ekspor. Peserta sosilisasi ini adalah Kepala Dinas Urusan Perdagangan Kab/Kota, pelaku ekspor dan usaha potensi ekspor.

Acara dibuka oleh Kepala Disperindag Sumbar dan didampingi oleh kepala bidang perdagangan. Dalam sambutannya beliau menyampaikan ekspor merupakan alternatif pasar yang sangat penting dan menjanjikan, guna dapat memperluas dan meningkatkan pemasaran hasil sebagai akibat adanya keterbatasan dan kekurangan pasar didalam negeri.

Apabila dirinci menurut sektor, ekspor Sumatera Barat didominasi produk industri, akan tetapi masih berupa olahan sederhana dalam bentuk bahan baku, belum merupakan produk jadi yang langsung dikonsumsi masyarakat dan belum terlihat adanya diversifikasi produk.

Dari data yang didapatkan dari pelaku usaha yang berpeluang untuk ekspor, ada beberapa kendala yang disampaikan dalam memulai ekspor. Pertama, proses dinilai masih relatif panjang yang melibatkan banyak instansi, sehingga menimbulkan keengganan untuk memulainya. Kedua, adanya kegamangan dan ketakutan bila pembayaran tidak dilakukan oleh pihak pengimpor di luar negeri setelah pengiriman barang dilakukan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Ketiga, produksi belum begitu baik dari sisi kuantitas sementara kualitas sebenarnya bisa dihasilkan apabila pasar tersedia. Keempat, tidak tertutup kemungkinan ada yang masih belum mengetahui proses ekspor secara lengkap, sehingga tidak pasti harus memulainya dari mana.

Selanjutnya, pada awal tahun 2017 ini, semua pemerintahan daerah, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib hukumnya melakukan reorganisasi kelembagaan sebagai tuntutan dari ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara detail diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Reorganisasi ini menuntut mutasi dan rotasi penempatan sumberdaya manusia pemerintahan daerah, karena sebahagian besar organisasi yang dibentuk berbeda dengan sebelumnya. Dengan kondisi ini, terdapat pejabat baru di setiap level eselon organisasi perangkat daerah. Karena itu, sangat diperlukan penyampaian informasi menyangkut peraturan dan kebijakan di sektor perdagangan ini, khususnya perdagangan luar negeri, sehingga terdapat kesatuan pemahaman dalam pelaksanaannya di daerah.

Terakhir kepala Disperindag Sumbar berharap sosialisasi dapat membuka cakrawala sehingga semakin membuka pasar produk daerah kita ke luar negeri.

Narasumber yang diundang dalam acara ini adalah Afif Rahmat Meika, SP merupakan fungsional Analis Perdagangan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Beliau menyampaikan tentang kebijakan umum di bidang ekspor dan kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan. fokus utama Ditjen Perdagangan luar negeri adalah mendorong peningkatan ekspor melalui program hilirisasi.  Kebijakan umum ekspor tertulis pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang ketentuan umum di Bidang Ekspor

Kemudian ada 7 dasar hukum tata niaga ekspor produk pertanian dan kehutanan. Ke-7 dasar hukum itu terdiri dari Permendag No 103/2015 tentang ketentuan ekspor dan impor beras, Permendag No 13/M-Dag/Per/2/2017 tentang perubahan atas permendag No 59/M-Dag/Per/8/2016 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan, Permendag No 50/2013 tentang ketentuan ekspor tumbuhan alam dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar, Permendag No 51/2012 tentang ketentuan ekspor sarang burung wallet ke Republik Rakyat China, Permendag No/2009 Jo No 10/2011 tentang ketentuan ekspor kopi, Permendag No 84/M-Dag/Per/12/2016 jo Permendag No 12/M-Dag/PER/2/2017 tentang ketentuan ekspor produk kehutanan dan Permendag No 54/2015 Jo No 90/2015 tentang verifikasi atau ketelusuran teknis ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • Penyerahan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) oleh ANRI ke Le

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh