INPASSING PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL


Post by Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral(RUSNOVIANDI, ST, MM) | Posted on 01 April 2017 04:05:54 WIB | Artikel | 4673 kali dibaca


PERATURAN MENTERI PAN RB NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

 

1.  Penyesuaian / Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional keterampilan atau keahlian pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ditujukan bagi :

A. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

B. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

C. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya.

D. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebuh tinggi.

2.  Syarat-syarat PNS yang melaksanakan Penyesuaian/Inpassing :

A.  Jabatan Fungsional Keterampilan

  1. Berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki.
  2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki.
  3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun.
  4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
  5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
  6. Usia paling tinggi : 
  • 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana
  • 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas

 

B.  Jabatan Fungsional Keahlian

  1. Berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah strata dua (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang akan diduduki.
  2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki.
  3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun.
  4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan didududki.
  5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  6. Usia paling tinggi :
  1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana
  2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
  3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya.
  4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi

7)  Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

3.  Tata cara Penyesuaian/Inpassing, pelaksanaan uji kompetensi dan penetapan kebutuhan dalam rangka Penyesuaian/Inpassing diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

4.  Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing.

5.  Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6.  Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS paling kurang 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan Penyesuaian/ Inpassing PNS yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional yang diduduki

7.  Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan sampai dengan Desember 2018.

8.  Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Jakarta Oleh MenPAN RB, Asman Abnur, pada tanggal 7 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2016 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Widodo Ekatjahjana.

9.  Dimuat dalamita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1962 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian PANRB, Herman Suryatman.

Adil Fitriyan & Akhyar


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh