Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Pasar Nagari/Desa Tahun 2017


Post by Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(IZATI, A.Md) | Posted on 30 Maret 2017 10:53:54 WIB | Kegiatan Strategis | 383 kali dibaca


Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Pasar Nagari/Desa Tahun 2017 bagi Aparatur Pemberdayaan Masyarakat Kab/Kota, OPD terkait, Wali Nagari/ Kepala Desa, Unsur KAN dan Pengelola pasar Nagari/Desa, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017 bertempat di Ruangan Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Jalan Pramuka No. 13 Khatib Sulaiman Padang. Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Pasar Nagari/Desa Tahun 2017 bagi Aparatur Pemberdayaan Masyarakat Kab/Kota, OPD terkait, Wali Nagari/ Kepala Desa, Unsur KAN dan Pengelola pasar Nagari/Desa dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Selasa (21/2). Dalam sambutannya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Drs. H. SYAFRIZAL, MM mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Drs. H. SYAFRIZAL, MM Prov.Sumbar juga menyampaikan bahwa pengelolaan pasar desa dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintah desa. Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa. Pengelola pasar desa harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi Kepala Bidang UEM, SDA dan TTG Drs. HERZADI LAZRAN dalam Laporan Panitia Penyelenggaraan menyampaikan bahwa peserta Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Pasar Nagari/Desa Aparat Pemberdayaan Kabupaten/Kota. Panitia juga menyampaikan bahwa dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Pasar Nagari/Desa bahwa Narasumber pada Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Pasar Nagari/Desa adalah sebagai berikut : • Pemerhati Pemerintahan/ Pamong Senior Sumatera Barat, yaitu Drs. H. Martias Mahyuddin, M.Sc. • Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Sumatera Barat, yaitu Drs. H. Syafrizal, MM. • Kepala Bidang U E M, SDA dan TTG, Dinas P M D Provinsi Sumatera Barat, yaitu Drs. Herzadi Lazran, MM. Tujuan dari Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Pasar Nagari/Desa : 1. Sinkronisasi, koordinasi dan menyamakan persepsi dalam rangka penguatan manajemen pengurus dalam pengelolaan pasar Nagari/Desa sesuai undang-undang. 2. Meningkatkan pemahaman Aparatur Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/ Kota, Wali Nagari/Kepala Desa dan pengurus Pasar Desa tentang keberadaan BUMDes dan Kerjasama BUMDes dalam menumbuh kembangkan pembangunan pasar Nagari/Desa. 3. Meningkatkan Tata kelola pasar Nagari/Desa yang efektif dan pola kemitraan pasar Nagari/Desa dengan para pemasok barang hasil-hasil potensi sumber daya lokal dan sumber daya antar lokal lainnya. 4. Meningkatkan peranan pengelola pasar Nagari/Desa dalam penyediaan fasilitas pasar Desa terhadap pedagang, pemasok barang dengan penyediaan fasilitas umum yang sesuai dan sangat dibutuhkan. 5. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli Nagari melalui penataan keuangan Pasar Nagari/Desa yang transparan, efektif dan berdaya guna. Hasil yang diharapkan pada Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Pasar Nagari/ Desa adalah : a. Terlaksananya Sinkronisasi, Koordinasi dan diperolehnya kesamaan persepsi dalam rangka Penguatan manajemen pengurus dalam pengelolaan pasar Nagari/ Desa sesuai Undang-Undang dan peraturan berlaku. b. Meningkatnya pemahaman Aparatur Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/ Kota dan Pengurus/pengelola pasar Nagari/Desa yang profesional dan efektif dengan fasilitas yang memadai. c. Dipahami tatacara manajemen urusan pengelolaan pasar Nagari/Desa dan sistem pelaporan keuangan serta pola kemitraan pasar Nagari/Desa dengan para pemasok barang hasil potensi lokal dan antar lokal. d. Meningkatnya peranan pengelola pasar Nagari/Desa dalam penyediaan fasilitas pasar terhadap pedagang, pemasok barang dengan penyediaan fasilitas umum yang dibutuhkan. e. Meningkatnya perekonomian masyarakat dan pendapatan asli Nagari/Desa melalui penataan keuangan pasar. f. Terwujudnya kesepakatan peran dan fungsi antar lintas pelaku.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penyerahan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) oleh ANRI ke Le

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Provinsi Sumatera Barat

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh