sumbarprov.go.id :: a b bpm-sumbarprov.go.id bappeda sumbar rup sumbar1

AMNESTI PAJAK

2017-03-18 21:29:24 || dibaca: 60 pengunjung || category: Artikel || post by: Erwinfs

Bulan Maret 2017 ini, tepatnya 31 Maret 2017 masa amnesti pajak akan berakhir. Amnesti pajak adalah bentuk pengampunan pajak kepada warga negara indonesia dengan memberikan keringanan, kemudahan, dan pembebasan. Pemerintah sesungguhnya ibarat memberi karpet merah kepada warga negara untuk mengikuti amnesti pajak sehingga setelah ikut amnesti pajak maka yang bersangkutan seperti memulai kehidupan pajaknya dari nol. Tidak ada ketakutan lagi terhadap masalah pajak dan juga hartanya.

Namun fasilitas ini memang tidak sepenuhnya bisa dimenegerti oleh masyarakat, terutama mereka yang potensial mengikuti amnesti pajak. Hal ini disebabkan sosialisasi yang belum bisa menjangkau masyarakat luas secara maksimal, dan juga rentang waktu yang tidak terlalu lama.

Untuk itu diperlukan usaha dari masyarakat sendiri untuk mencoba memahami amnesti pajak ini. Karena sosialisasi amnesti pajak sudah termasuk bagus dan memadai, dilakukan secara masif dengan memanfaatkan berbagai media dan tempat.

Sistem self assessment yang diterapkan untuk wajib pajak seharusnya bisa menjadikan faktor yang mempermudah masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun ternyata sistem self assessment tidak menambah jumlah wajib pajak secara signifikan di Indonesia. Maka program amnesti pajak yang sangat bagus ini akhirnya juga seperti kurang mendapat perhatian dari masyarakat luas.

Di sisi lain paradigma yang menganggap amnesti pajak adalah hanya untuk repatriasi saja juga banyak menghinggapi pikiran masyarakat sehingga mereka pun menjadi antipati terhadap amnesti pajak meskipun faktanya justru memberikan manfaat positif bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan diberikan berbagai kemudahan, keringanan, dan penghapusan.

Sementara itu jika melihat wajib pajak yang sudah ada, 29,2 juta wajib pajak yang semestinya melaporkan SPT Tahunan, baru 12,6 juta saja yang malaporkan SPTnya, seperti yang dituturkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jika dari wajib pajak eksisting saja masih sulit melaporkan SPTnya, maka bagi yang belum menjadi wajib pajak justru akan lebih sulit lagi untuk melaporkan.

Namun demikian, dengan berbagai upaya yang dilakukan melalui reformasi perpajakan, dari sisi kantor pajak, telah terasa perubahan yang sangat besar dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Sementara masyarakat sendiri yang sudah merasakan adanya pelayanan yang lebih baik ini belum banyak memberikan referensi kepada masyarakat lain yang belum memiliki NPWP maupun melaporkan pajak mereka.

Ke depan, beberapa waktu lagi seluruh warga negara akan bisa dideteksi keberadaan harta mereka. Dan jika sudah masuk masa itu sementara warga negara yang bersangkutan ternyata memiliki harta dan kemungkinan penghasilan yang seharusnya membayar dan melaporkan pajaknya, akan ada sangsi yang ditelurkan dalam sebuah Undang-Undang.

Amnesti pajak juga mungkin masih belum diikuti oleh warga negara yang memang memiliki banyak uang dan harta, sebelum mengarah kepada orang-orang biasa yang juga memiliki harta dan penghasilan memadai. Di sini akan terasa masalah keadilan dalam penerapan aturan pajak jika ternyata kelompok yang seharusnya ikut amnesti pajak ini di kemudian hari mendapatkan panggilan karena ditemukannya harta yang belum dilaporkan dalam laporan pajak tahunan.

Memang kemungkinan Indonesia masih membutuhkan waktu lagi untuk merapikan masalah perpajakan, terutama warga negara yang sudah seharusnya menjadi wajib pajak dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Amnesti pajak memang telah membuahkan hasil yang harus diapresiasi. Namun sepertinya pemerintah masih ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal agar ke depannya pendanaan pembangunan dari dana pajak bisa lebih ditingkatkan dan juga jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya semakin meningkat.

Mereka yang telah mengikuti amnesti pajak, sesuai Undang-Undang dilindungi kerahasiaannnya dan juga dilindungi dari tindak pidana. Ini sungguh merupakan kebaikan dari porgram amnesti pajak. Mungkin saja hal seperti ini belum banyak diketahui masyarakat. Dan dengan banyaknya kebaikan dari Undang-Undang Amnesti Pajak, semoga tidak dianggap sebagai bagian dari diskriminasi hukum. Karena semangatnya adalah pengampunan dengan melakukan tebusan. Mereka yang sudah melaporkan, mendeklarasikan hartanya, harus diapresiasi. Jangan sampai di kemudian hari ternyata mendapat masalah.

Tak kalah pentingya, amnesti pajak harus dijadikan bagian tak terpisahkan reformasi perpajakan yang mengarahkan masyarakat untuk menjadi wajib pajak, memiliki NPWP dan melaporkan pajaknya. Sehingga meskipun perlahan, tetap ada peningkatan signifikan. (efs)

Referensi: Bisnis Indonesia, 16 Maret 2017

Foto ilustrasi: freefoto.com



Berita Terkait

.

HARHUBNAS 2015

Acara Pelepasan Gerak Jalan Santai HARHUBNAS 2015 oleh kepala Dinas Perhubungan Kominfo Prov. Sumbar minggu, 13 September 2015 yang diikuti oleh keluarga besar perhubungan Kominfo dan Mitra kerja. Acara yang dilanjutkan dengan pembagian kupon doorpr

Lihat Selengkapnya

PENILAIAN LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016 DI KAB. LIMA PULUH KOTA

Pemberian Cenderamata oleh Bupati kepada Ketua Tim Penilai Pusat

Lihat Selengkapnya

DEKLARASI PILKADA BERINTEGRITASI BADUNSANAK YANG DAMAI DI RANAH MINANG

Kalimat ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Husni Kamil Manik. SP. Mp pada pidato Launching (peluncuran)  alias mendeklarasikan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Serentak di Sumatera Barat yang dilaksanakan

Lihat Selengkapnya

best website stats