Peranan Pemerintah Daerah Terkait Pengelolaan Migas


Post by Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral(RUSNOVIANDI, ST, MM) | Posted on 16 Maret 2017 07:03:53 WIB | Pertambangan dan Energi | 497 kali dibaca


Peranan  yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Urusan Minyak dan Gas Bumi akibat berlakunya UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah adalah pada Pembinaan dan Pengawasan Migas di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota sesuai dengan EdaranMenteriEnergi danSumberDayaMineral No.10.E/06/DJM.S/2016tgl.4Oktober2016. Berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana tercantum   dalam   Pasal   12  ayat   (3)   dan lampirannya,  yang  terkait  langsung  dengan kegiatanMigasdidaerah,yaitupemberian :

  • Izin MendirikanBangunan(1MB)
  • lzinLokasi
  • IzinGangguan(HO),dan
  • lingkungan

Dalam penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemprov danPemkab/Pemkot diberi wewenang pada :

  • Penetapan HET LPG tertentu untuk pengguna tertentu pada titik serah di sub penyatur LPG tertentu;
  • Pengawasan pendistribusian dan harga LPG tabung 3 Kg;
  • Pelaksanaan uji coba distribusi tertutup LPGtabung 3 Kg;dan
  • Usulan kuota LPG tabung 3 Kg tiap kabupaten/kota.

 Pasca terbitnya Permen ESDM No.37 Th. 2016 ttg Ketentuan Penawaran PI 10% Pada Wilayah Kerja Migas dan  Permen  8ESDM Th. 2017 ttg Kontrak Bagi Hasil Gross Split, maka pemerintah daerah memiliki peluang untuk ikut berperan serta dalam usaha migas, dimana peluag yang dimiliki pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

  • Pemerintah  Daerah  melalui BUMD mendapatkan  kesempatanuntukmemperolehsaham(PI)dalampengelolaanmigas.
  • Mendapatkan  pemasukan PAD disekto rmigas diluar DBH;
  • Daerah dapat ikut serta terlibat dalam kegiatan usaha  penunjang migas.
  • BUMD Daerah memiliki kesempatan untuk melaksanakan bisnis hulu migas dibidang jasapenunjang (kontraktor,supplier,dll)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penyerahan Penghargaan Literasi dan Rapat Koordinas Bidang Perpustakaa

    • Jumat, 20 Oktober 2017
    • Jumat, 20 Oktober 2017
  • Penandatanganan Kesepakatan Gerakan Nasional Tertib Arsip

    • Kamis, 14 September 2017
    • Kamis, 14 September 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh