Undang-Undang

UU RI NO 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

UU RI NO 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT ...
Baca Selengkapnya

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG ...
Baca Selengkapnya

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Pemerintah Terbitkan Perppu Perlindungan Anak Sebagai salah satu upaya dalam melindungi anak dari tindak kejahatan seksual yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini disampaikan langsung o...
Baca Selengkapnya

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ...
Baca Selengkapnya

Undang-undang No. 23 tahun 2014 pelimpahan kewenangan perizinan ke Provinsi

Undang-undang No. 23 tahun 2014 pelimpahan kewenangan perizinan ke Provinsi ...
Baca Selengkapnya

UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pengembangan kompetensi bagi PNS menjadi hak pegawai yang harus dipenuhi sesuai dengan amanat UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PNS mempunyai hak pengembangan kompetensi selama 80 jam dalam satu tahun....
Baca Selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja...
Baca Selengkapnya

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...
Baca Selengkapnya

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...
Baca Selengkapnya

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...
Baca Selengkapnya

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Lomba Bercerita Bagi Murid SD/MI Tingkat Provinsi Sumatera Barat

    • Rabu, 17 Mei 2017
    • Rabu, 17 Mei 2017
  • PENAS TANI NELAYAN XV TAHUN 2017

    • Selasa, 02 Mei 2017
    • Jumat, 12 Mei 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh