sumbarprov.go.id :: a b bpm-sumbarprov.go.id bappeda sumbar rup sumbar1
Index Category: Kepegawaian

PRESIDEN JOKO WIDODO MELANTIK PAMONG PRAJA MUDA

created date: 2016-08-09 09:40:22 || category: Kepegawaian || dibaca: 230 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

      Presiden Joko Widodo menghadiri acara pelantikan Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) program Diploma IV dan Strata 1, di Kampus IPDN, Jatinangor, Bandung, Senin (8/8). Dalam sambutannya Presiden berharap agar praja muda dapat menjadi ujung tombak negara dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, responsif, serta berkualitas sehingga negara selalu hadir di tengah-tengah rakyat. Presiden Joko Widodo turut didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta beberapa Menteri di kabinet kerja.
» Baca selengkapnya...


MENPANRB : RASIONALISASI BUKAN PEMOTONGAN TAPI PEMBENAHAN PNS MENUJU PNS YANG PROFESIONAL

created date: 2016-08-09 09:36:05 || category: Kepegawaian || dibaca: 233 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menjelaskan bahwa Rasionalisasi PNS bukan diartikan sebagai pemotongan PNS. Asman menegaskan bahwa maksud rasionalisasi bukan bertujuan  untuk memotong 1 juta orang tetapi menyelesaikan masalah-masalah SDM ASN dengan meningkatkan kualitas ASN yang ada menjadi profesional. Pernyataan itu disampaikan MenPANRB Asman Abnur saat memimpin rapat konsolidasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) beserta jajaran pimpinan masing-masing instansi di kantor Kementerian PANRB, Rabu (03/08/2016). Asman menambahkan bahwa dengan meningkatkan profesionalitas ASN, di
» Baca selengkapnya...


KEPALA BKN BERHARAP LULUSAN TERBAIK UNIVERSITAS BISA DIREKRUT JADI CPNS

created date: 2016-08-09 09:35:24 || category: Kepegawaian || dibaca: 242 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Kepala BKN Bima Haria Wibisana berharap agar potensi cemerlang yang dimiliki oleh anak negeri dapat dimanfaatkan untuk memperkuat jajaran birokrasi. Kebutuhan untuk mendapatkan sumber daya mansia (SDM) terbaik ini terus didorong oleh Bima Haria Wibisana dengan mengusulkan penerimaan CPNS dari lulusan terbaik (cumlaude) perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi A dan juga dari jurusan yang juga telah mendapatkan akreditasi A. Adapun jumlahnya, Bima berharap bahwa untuk formasi lulusan terbaik dapat diberikan sebanyak 2000 formasi. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala BKN usai membuka secara resmi ajang “Penilaian Kompetensi dan Potensi Talent Pool JPT 2016”, Senin (1/8/2016). Lebih lanjut Kepala BKN menambahkan bahwa  potensi ini diharapkan benar-benar dimanfaat
» Baca selengkapnya...


KUNCI SUKSES IMPLEMENTASI E-GOV

created date: 2016-08-09 09:34:34 || category: Kepegawaian || dibaca: 255 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Belajar dari pengalaman Korea Selatan, kunci sukses implementasi e-government paling tidak ada 5 (lima) faktor, yaitu Visi dan Strategi, Regulasi, Bisnis Proses, Penguatan Kelembagaan dan Teknologi Informasi. Pertama, Visi dan Strategi. Perlunya rencana jangka panjang yang jelas serta disertai oleh komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Pendekatan paling efektif adalah berfikir secara luas melalui sebuah perencanaan jangka panjang tetapi pada saat pelaksanaan dimulai dari hal sederhana, serta mampu menetapkan prioritas untuk menjamin keberhasilan. Strategi implementasi e-government lainnya adalah pendekatan “Whole of government”. Kedua Regulasi. Implementasi e-government membutuhkan aturan yang jelas dan tegas. Aturan yang harus menyertai pelaksanaan e-govenment antara lai
» Baca selengkapnya...


MENTERI YUDDY MINTA PEMDA TUNDA REKRUT CPNS BARU

created date: 2016-07-26 14:51:57 || category: Kepegawaian || dibaca: 359 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menunda melakukan penerimaan pegawai baru dalam tahun anggaran 2016. Untuk tahun ini, penerimaan pegawai baru atau CPNS dari pelamar umum sangat dibatasi. Hal itu ditegaskan Yuddy melalui Surat Menteri mengenai Informasi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2016, tertanggal 25 Juli 2016.  “Kami minta agar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melakukan redistribusi pegawai, baik secara internal maupun antar instansi seperti yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Intelejen Negara,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (26/07). Dijelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan komiten pemerintah Kabinet Kerja 2015 &nd
» Baca selengkapnya...


MENTERI PANRB LARANG ASN MAIN GAME VIRTUAL DI LINGKUNGAN KERJA

created date: 2016-07-26 14:50:49 || category: Kepegawaian || dibaca: 350 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Maraknya game virtual berbasis GPS akhir-akhir ini menjadi perhatian Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Untuk itu sebagai langkah antisipatif demi menjaga keamanan dan kerahasiaan instalasi pemerintahan, Kementerian PANRB mengeluarkan surat edaran tentang larangan bagi para ASN untuk bermain game virtual pada di lingkungan instansi pemerintah. Dalam surat edaran yang ditujukan khususnya pada para pegawai di lingkungan Kementerian PANRB, LAN, BKN, BPKP, dan ANRI, MenPANRB secara tegas memberitahukan kepada seluruh Pimpinan di satuan kerja masing-masing untuk melarang para aparatur sipil negara bermain game virtual di lingkungan instansi pemerintah. Dalam surat edaran ini, Menteri Yuddy juga meminta agar para Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing-masing
» Baca selengkapnya...


BAPEK PERKUAT PEMBERHENTIAN 30 PNS

created date: 2016-07-19 10:49:36 || category: Kepegawaian || dibaca: 323 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Menteri PANRB selaku Ketua Badan Pertimbangan  Kepegawaian (BAPEK) memimpin sidang terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh 77 pegawai negeri sipil (PNS), di Kementerian PANRB, Jumat (19/07). Dari jumlah tersebut, BAPEK memperkuat putusan PPK, yakni pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap 30 PNS.   Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PANRB M. Imanuddin menjelaskan, fungsi BAPEK adalah memberikan pertimbangan atas putusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). \"Dari putusan PPK itu, BAPEK bisa saja memperkuat putusan, memperingan, atau membatalkan. Bukan BAPEK yang memecat pegawai,\" ujarnya kepada wartawan di kantornya,Jumat (19/07).   Salah satu yang menarik, dalam sidang tersebut ternyata ada pelanggaran yang dilakukan oleh 15 CPNS di sa
» Baca selengkapnya...


PENGUMUMAN PENIPUAN MENGATASNAMAKAN PT TASPEN (PERSERO)

created date: 2016-07-19 10:36:07 || category: Kepegawaian || dibaca: 237 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

 
» Baca selengkapnya...


PEMERINTAH TEGASKAN, BELUM ADA RENCANA PENERIMAAN CPNS 2016

created date: 2016-07-19 10:32:11 || category: Kepegawaian || dibaca: 256 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai rencana penerimaan dan seleksi CPNS. “Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai rencana dan jadwal seleksi CPNS, seperti yang marak beredar di sosial media,” ujar Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman di Jakarta, Selasa (12/07). Maraknya informasi terkait dibukanya seleksi penerimaan CNPS tahun 2016 yang banyak beredar melalui sosial media, telah menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, terutama yang ingin melamar menjadi PNS. Padahal, tidak semua informasi itu benar. Karena itu masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan dapat menyeleksi setiap informasi yang masuk. &ld
» Baca selengkapnya...


RASIONALISASI PNS : RASIONALISASI ALAMI

created date: 2016-06-20 10:33:56 || category: Kepegawaian || dibaca: 283 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Wacana kebijakan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan para PNS. Kekhawatiran tersebut muncul akibat adanya informasi yang mengatakan bahwa ke depannya pemerintah akan melakukan rasionalisasi bagi 1 juta PNS. Ditemui oleh para jurnalis usai Rapat Kerja Pemerintah dengan seluruh Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2016, Presiden Joko Widodo memberikan sedikit penjelasan tentang wacana rasionalisasi PNS tersebut. Presiden mengutarakan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan agar belanja pegawai kementerian atau lembaga di APBN bisa lebih efisien. Namun demikian, Presiden menyampa
» Baca selengkapnya...



HARHUBNAS 2015

Acara Pelepasan Gerak Jalan Santai HARHUBNAS 2015 oleh kepala Dinas Perhubungan Kominfo Prov. Sumbar minggu, 13 September 2015 yang diikuti oleh keluarga besar perhubungan Kominfo dan Mitra kerja. Acara yang dilanjutkan dengan pembagian kupon doorpr

Lihat Selengkapnya

SUMATERA BARAT AKAN BANGUN GEDUNG INFLASI

Hal ini di sampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno dalam pidato pembukaan Bazar di lingkungan Kantor Gubebernur Sumatera Barat  Kamis pagi pukul 10.00 Wib, yang dihadiri oleh beberapa kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provi

Lihat Selengkapnya

RAPAT KOORDINASI AKSI PECEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PPK) TAHUN 2015

Sekda Sumbar. Bpk Dr. Ali Asmar membuka Rakor Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Prov. Sumbar di Hotel Pangeran Beac Padang 16 September. Rakor diikuti oleh aksi PPK Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat. Aksi PPK dititik beratkan kepada

Lihat Selengkapnya

best website stats