sumbarprov.go.id :: a b bpm-sumbarprov.go.id bappeda sumbar rup sumbar1
Index Category: Kepegawaian

LULUSAN IPDN DIJADIKAN ROLE MODEL PENYEBARAN ASN

created date: 2016-09-27 13:13:32 || category: Kepegawaian || dibaca: 247 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan cinderamata kepada Menteri PANRB Asman Abnur, di IPDN, Senin (26/9). (Foto : byu)Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIII direncanakan menjadi role model dalam penyebaran aparatur sipil negara di Indonesia, hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dalam acara Upacara Penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan CPNS dan Penjelasan Program Orientasi Lulusan Angkatan XXIII Tahun 2016, di IPDN, Senin (26/9).Dalam kesempatan tersebut ia menjelaskan jika penempatan ASN yang berasal dari sekolah ikatan dinas belum merata, untuk itu pemerintah dalam hal ini Kementerian PANRB akan melakukan penyebaran ASN secara merata disejumlah wilayah di Ind
» Baca selengkapnya...


PENETAPAN JPT PEMDA HARUS DILAPORKAN KE KASN

created date: 2016-09-23 11:41:44 || category: Kepegawaian || dibaca: 264 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan surat tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Surat tertanggal 20 September 2016 dengan Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 tersebut, menekankan agar hasil penetapan pengukuhan dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). \"Pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan melalui mekanisme pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, serta selanjutnya hasil penetapan pengukuhan tersebut dilaporkan kepada KASN,\" kata Menteri PANRB Asman Abnur, Kamis (22/9). Berdasarkan Undang-Undang Nomor
» Baca selengkapnya...


PAPARAN 2016 E-GOVERNMENT COLLABORATION PROJECT KICK OFF MEETING | JAKARTA, 20 SEPTEMBER 2016

created date: 2016-09-23 11:36:45 || category: Kepegawaian || dibaca: 218 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Untuk mengunduh dokumen, silahkan klik disini
» Baca selengkapnya...


SURAT MENTERI PANRB TENTANG PENGISIAN JPT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

created date: 2016-09-23 11:33:27 || category: Kepegawaian || dibaca: 309 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Untuk mengunduh dokumen, silahkan klik disini  
» Baca selengkapnya...


LULUSAN TERBAIK DIPRIORITASKAN MENJADI PNS

created date: 2016-09-15 14:50:17 || category: Kepegawaian || dibaca: 297 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

PADANG – Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Pegawai negeir Sipil (PNS) sebagai mesin birokrasi sebuah negara sangat menentukan kualitas kemajuan negara tersebut.  Semakin banyak ASN yang memiliki keahlian maka akan semakin cepat kemajuan suatu bangsa. Tetapi sebaliknya, tanpa adanya kinerja ASN maka negara tersebut tidak dapat maju. Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur saat menjadi pembicara dalam Dialog Kejayaan Bangsa pada Temu Alumni dan Kongres V DPP IKA Universitas Andalas, Padang, Rabu (14/9). Untuk itu Menteri mengingatkan bahwa peran perguruan tinggi sangat penting dalam melahirkan para calon ASN yang unggul dan memiliki kompetensi. \"Kualitas ASN ditentukan dari pendidikannya. Nah di sini pe
» Baca selengkapnya...


PPID JANGAN BERI INFORMASI MENYESATKAN

created date: 2016-09-15 14:49:17 || category: Kepegawaian || dibaca: 247 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) harus mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.  Selain itu, informasi yang disampaikan kepada masyarakat juga harus terpercaya, jangan justru membingungkan bahkan menyesatkan. Demikian dikatakan Wakil Ketua  Komisi Informasi Pusat Evi Trisusilo dalam rapat PPID lintas Kementerian dan Lembaga di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (14/09). “Kita harus bertanggung jawab atas apa yang diinfokan.  Informasi juga harus akurat dan terpercaya,\" ujarnya dalam rapat sharing PPID lintas Kementerian dan Lembaga di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (14/09). Rapat tersebut dibuka oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman mewakili Sekretaris Kementerian PANRB,  dih
» Baca selengkapnya...


HINGGA 2020, SEBANYAK 752.271 PNS AKAN PENSIUN

created date: 2016-08-19 09:37:43 || category: Kepegawaian || dibaca: 241 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Beragamnya kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, bukan masalah yang berdiri sendiri. Kondisi riil pegawai di tanah air, mulai dari jumlah, tingkat pendidikan, komposisi jabatan, serta tidak meratanya distribusi pegawai, turut memberikan sumbangan yang signifikan terhadap permasalahan tersebut.   Permasalahan itulah yang menuntut jawaban segera dari pemerintah, sehingga target Smart ASN pada tahun 2019 dapat dicapai. Saat ini, Kementerian PANRB tengah menyiapkan sejumlah kebijakan penataan kepegawaian, sebagai implementasi berlakunya Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dalam berbagai kesempatan mengatakan agar PNS tidak boleh kalah dengan pe
» Baca selengkapnya...


SETELAH PTT, GILIRAN KEMENDIKBUD REKRUT 7.000 GGD UNTUK DIANGKAT JADI CPNS

created date: 2016-08-19 09:35:43 || category: Kepegawaian || dibaca: 292 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Setelah seleksi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari Kementerian Kesehatan, kini giliran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka lowongan bagi Guru Garis Depan (GGD) untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebanyak 7.000 GGD yang dinyatakan lulus akan ditempatkan di 93 kabupaten yang dikategorikan daerah terdepan, terluar, tertinggal dan terpencil, minimal selama 5 tahun. Tenaga di bidang kesehatan dan pendidikan memang merupakan dua kelompok jabatan PNS/ ASN yang dikecualikan dalam moratorium. Kebutuhan dan seleksi CPNS tersebut ditetapkan dengan Peraturan Menteri PANRB No. 8/2016 tentang Penetapan Kebutuhan dan Pelaksanaan Seleksi bagi dokter, dokter gigi, bidan PTT Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dna Kebudayaan, dan Tenaga Harian L
» Baca selengkapnya...


TEROBOSAN MENUJU KORPRI BARU

created date: 2016-08-19 09:34:06 || category: Kepegawaian || dibaca: 257 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Kiprah KORPRI, organisasi tempat bernaungnya para pegawai negeri sipil, yang lama kurang terdengar gaungnya dan terasa geregetnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, kini menggeliat seiring dengan mulai efektifnya pergerakan kepengurusan baru. Terobosan yang kini tengah digodog dan grand design-nya sudah disepakati oleh jajaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional adalah digitalisasi komunikasi dan layanan anggota KORPRI menuju terwujudnya KORPRI baru. \"KORPRI baru adalah KORPRI yang peduli anggotanya, yang mensejahterakan anggotanya dan memfasilitasi untuk memudahkan hidup anggotanya,\" ujar Ketua Umum KORPRI, Zudan Arif Fakrulloh ,saat acara penandatanganan MoU antara Dewan Pengurus KORPRI Nasional dengan PT. Global Oase Indonesia di Gedung KORPRI Jakarta, Rabu (17/08). D
» Baca selengkapnya...


PRESIDEN JOKOWI : PAMONG PRAJA MUDA UJUNG TOMBAK NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK

created date: 2016-08-09 09:43:29 || category: Kepegawaian || dibaca: 260 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Presiden Joko Widodo memiliki harapan yang tinggi bagi para pemuda Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal yang sama diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada 1.921 Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) program Diploma IV dan Strata 1 yang dilantik oleh Presiden. Pelantikan tersebut digelar di Kampus IPDN, Jatinangor, Bandung, Provinsi Jawa Barat, Senin, 8 Agustus 2016. Di hadapan para praja muda, Presiden yang hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, memberikan ucapan selamat atas kelulusan mereka di tahun ini. Dirinya mengingatkan, kelulusan yang telah dinanti tersebut merupakan awal pengabdian panjang sebagai aparatur sipil negara untuk memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa. \"Saudara-saudar
» Baca selengkapnya...



HARHUBNAS 2015

Acara Pelepasan Gerak Jalan Santai HARHUBNAS 2015 oleh kepala Dinas Perhubungan Kominfo Prov. Sumbar minggu, 13 September 2015 yang diikuti oleh keluarga besar perhubungan Kominfo dan Mitra kerja. Acara yang dilanjutkan dengan pembagian kupon doorpr

Lihat Selengkapnya

RAPAT KOORDINASI AKSI PECEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PPK) TAHUN 2015

Sekda Sumbar. Bpk Dr. Ali Asmar membuka Rakor Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Prov. Sumbar di Hotel Pangeran Beac Padang 16 September. Rakor diikuti oleh aksi PPK Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat. Aksi PPK dititik beratkan kepada

Lihat Selengkapnya

SUMATERA BARAT AKAN BANGUN GEDUNG INFLASI

Hal ini di sampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno dalam pidato pembukaan Bazar di lingkungan Kantor Gubebernur Sumatera Barat  Kamis pagi pukul 10.00 Wib, yang dihadiri oleh beberapa kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provi

Lihat Selengkapnya

best website stats