Kepegawaian

Jelang Tahun Politik, Kontestan Jangan Libatkan ASN

Jelang Tahun Politik, Kontestan Jangan Libatkan ASN Bangsa Indonesia menghadapi tahun politik, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2018 dan pemilihan presiden pada 2019. Menghadapi tahun politik itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta kepada seluruh kontestan calon kepala daerah agar tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun TNI dan Polri dalam kampanye politik. ...
Baca Selengkapnya

Waspadai Perilaku PNS Langgar Netralitas Jelang Pilkada Serentak 2018

Waspadai Perilaku PNS Langgar Netralitas Jelang Pilkada Serentak 2018 Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 sudah di depan mata. Sejak beberapa bulan terakhir, iklim politik di berbagai daerah sudah terasa.  Sejumlah bakal calon kepala daerah sudah memasang atribut politiknya. Di Kota Padang, ada bakal calon walikota yang sudah memasang foto dirinya besar-besar di tempat-tempat strategis sejak pertengahan 2017 silam. Memanasnya...
Baca Selengkapnya

Jerat Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada, dari Kode Etik hingga Disiplin

Jerat Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada, dari Kode Etik hingga Disiplin Menjelang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memetakan sejumlah permasalahan terkait sikap, tindakan serta perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)  yang mengarah pelanggaran netralitas. Setidaknya ada dua pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pegawai ASN, yakni pelanggaran kode etik dan pelanggaran disipl...
Baca Selengkapnya

PNS Diharapkan Manfaatkan Tapera

PNS Diharapkan Manfaatkan Tapera  Direktur Utama Bapertarum PNS Heroe Soelistiawan   Bapertarum yang selama ini mengelola dana tabungan perumahan milik PNS akan bertranformasi menjadi Tapera menyusul diberlakukannya UU No. 4/201...
Baca Selengkapnya

Pertanyakan Ketentuan BUP Peneliti Madya 60 Tahun, Simak Keterangan Teknis Surat Kepala BKN

Pertanyakan Ketentuan BUP Peneliti Madya 60 Tahun, Simak Keterangan Teknis Surat Kepala BKN Menanggapi surat pembaca Harian Kompas edisi Kamis, 16 November 2017, pada halaman 7, perihal perubahan ketentuan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi Pejabat Fungsional Peneliti Madya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pada 7 April 2017 lalu, disampaikan bahwa perubahan ketentuan teknis tersebut jelas tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor K.26-30 / V.119-...
Baca Selengkapnya

“Ciptakan Inovasi Kepegawaian Yang Mempermudah ASN, Bukan Mempersulit”

“Ciptakan Inovasi Kepegawaian Yang Mempermudah ASN, Bukan Mempersulit” “BKN tidak pernah berhenti berkarya. Sebuah pemikiran besar yang berkembang saat ini adalah bagaimana meningkatkan ( upgrade) modernisasi manajemen kepegawaian ke depan”. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Jumat (17/11/2017). Menurut Bima modernis...
Baca Selengkapnya

Menteri Asman : Perlu Gerakan Sadar Arsip

Menteri Asman : Perlu Gerakan Sadar Arsip Dalam setiap kesempatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur meminta agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat sebuah trobosan yang luar biasa jangan hanya hal yang bersifat biasa saja. Hal tersebut disampaikan saat melaksanakan rapat koordinasi bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan bersama jajaran, di Kantor Kementeria...
Baca Selengkapnya

PNS JUJUR DAN BERKINERJA

PNS JUJUR DAN BERKINERJA ...
Baca Selengkapnya

Batas Usia Pensiun PNS Jabatan Fungsional

Batas Usia Pensiun PNS Jabatan Fungsional Terkait dengan dikeluarkannya Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.105-3/99 tertanggal 15 September 2017 tentang Wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menerbitkan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99 tertanggal 3 Oktober 2017 tentang Batas Usia Bagi PNS Yang Memegang Jabatan Fungsional. Mengacu pada Pasal...
Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Bekraf Paling Ketat, Kemenpar dan BKN Sepi Peminat

Seleksi CPNS Bekraf Paling Ketat, Kemenpar dan BKN Sepi Peminat   ilustrasi : SKD CPNS dengan sistem CAT    Meski jumlah pelamar yang lolos seleksi administrasi di Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) hanya 12.576 orang, namun tingkat persaingan dalam seleksi CPNS di instansi ini paling ketat,...
Baca Selengkapnya

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penyerahan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) oleh ANRI ke Le

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Provinsi Sumatera Barat

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh