Kepegawaian

Lulusan Sekolah Kedinasan harus Jadi Motor Perubahan

Lulusan Sekolah Kedinasan harus Jadi Motor Perubahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (panrb) Asman Abnur  menegaskan agar setiap lulusan sekolah ikatan dinas dapat menjadi motor perubahan untuk memperbaiki birokrasi, tidak terkecuali sekolah kedinasan milik Kementerian Dalam Negeri yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurutnya sekolah kedinasan merupakan sebuah tempat pembibitan untuk men...
Baca Selengkapnya

Aparatur Negara Diimbau Tidak Nambah Cuti Lebaran

Aparatur Negara Diimbau Tidak Nambah Cuti Lebaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI untuk tidak menambah cuti tahunan saat Lebaran. Hal ini tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2017 tentang Himbauan untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H. Imbauan tersebut dikeluarkan m...
Baca Selengkapnya

Instansi Pemerintah diminta mengirim perhitungan kebutuhan JF Analis Kepegawaian

Instansi Pemerintah diminta mengirim perhitungan kebutuhan JF Analis Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dinyatakan bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang akan diduduki. Dan berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Analis Kepegawaian sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenan...
Baca Selengkapnya

Sebanyak 32.816 Peserta ikuti Seleksi IPDN dengan CAT

Sebanyak 32.816 Peserta ikuti Seleksi IPDN dengan CAT Seleksi masuk Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) dengan menggunakan Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dilaksanakan pada hari Rabu, (17/05/2017) serentak di seluruh Kantor Regional BKN serta mandiri di beberapa daerah Indonesia. Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan mengatakan Tes Kompetensi Dasar (TKD) berbasis CAT BKN diikuti sejumlah 32. 816 peserta calon Praja I...
Baca Selengkapnya

Hindari Jerat Pidana, Pejabat harus Taati PP 48/2016

Hindari Jerat Pidana, Pejabat harus Taati PP 48/2016       Pemerintah terus berupaya mencegah terjadinya kriminalisasi birokrasi yang sering menjadi momok bagi para pejabat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kehadiran Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan pemerintah No. 48/2016  tentang Tata Cara Pengenaan Sa...
Baca Selengkapnya

PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA IPDN

PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA IPDN Pengumuman dan Lokasi Tes 1. Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi Klik disini 2. Pengumuman Daftar Kode B...
Baca Selengkapnya

Jurus Asman Bangkitkan Birokrasi di Ranah Minang

Jurus Asman Bangkitkan Birokrasi di Ranah Minang   Menteri Asman Abnur memberi salam kepada warga masyarakat di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan jembatan di Padang Pariaman   PADANG - Kedekatan dengan pimpinan, selama ini sering dijad...
Baca Selengkapnya

Pemerintah Tidak Akan Lakukan Rasionalisasi PNS

Pemerintah Tidak Akan Lakukan Rasionalisasi PNS Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana bahkan tidak ada niat untuk melakukan rasionalisasi PNS. Hal itu ditegaskan menanggapi beredarnya meme dari Liputan6.com yang mengesankan seolah-olah Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan rasionalisasi pegawai. Atmaji mengatakan, pemerintah telah m...
Baca Selengkapnya

Jamin Kualitas, PP No. 11/2017: Pengadaan PNS Dilakukan Secara Nasional

Jamin Kualitas, PP No. 11/2017: Pengadaan PNS Dilakukan Secara Nasional Dalam rangka pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan aparatur negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Manajeme...
Baca Selengkapnya

PP Nomor 11 Tahun 2017: Inilah Pengaturan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Bagi PNS

PP Nomor 11 Tahun 2017: Inilah Pengaturan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Bagi PNS Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 30 Maret 2017. Selain mengatur tentang Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Bagi PNS, PP tersebut juga mengatur tentang ma...
Baca Selengkapnya

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penyerahan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) oleh ANRI ke Le

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Provinsi Sumatera Barat

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh