sumbarprov.go.id :: a b bpm-sumbarprov.go.id bappeda sumbar rup sumbar1
Index Category: Kepegawaian

STATISTIK PNS

created date: 2017-01-09 13:34:23 || category: Kepegawaian || dibaca: 99 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

DATA UMUM STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL JUNI 2016 Tabel 1 : Jumlah PNS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tabel 2 : Jumlah PNS Menurut Status Pusat dan Daerah Tabel 3 : Jumlah PNS Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Pendidikan Tabel 4 : Jumlah PNS Dirinci Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tabel 5 : Jumlah PNS Dirinci Menurut Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin Tabel 6 : Jumlah PNS Dirinci Menurut Jabatan Fungsional Tertentu dan Jenis Kelamin Tabel 7 : Jumlah PNS Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tabel 8 : Jumlah PNS Dirinci Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tabel 9 : Jumlah PNS Dirinci Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tabel 10 : Jumlah PNS Daerah berdasarkan Propinsi  
» Baca selengkapnya...


HAK KEPEGAWAIAN BAGI PNS YANG MENGALAMI PENURUNAN ESELON JABATAN

created date: 2017-01-09 13:26:52 || category: Kepegawaian || dibaca: 108 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai hak kepegawaian dan hak administrasi lain bagi PNS yang diangkat dalam jabatan pada organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) , Bima Haria Wibisana menjelaskan hal tersebut melalui Surat Kepala BKN yang dikeluarkan dengan Nomor K.26-30/V.128-3/99 Tanggal 30 Desember 2016. Dalam Surat tersebut disampaikan bahwa hak kepegawaian bagi PNS yang diangkat dalam jabatan pada organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diberikan/dibayarkan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya. Surat yang ditujukan kepada seluruh  pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan terkait Hak
» Baca selengkapnya...


MENPANRB: 2017 SELURUH PEMDA HARUS MENGACU PADA SISTEM IT

created date: 2017-01-06 11:39:05 || category: Kepegawaian || dibaca: 108 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berharap pada tahun 2017 ini, seluruh pemerintah daerah baik kota maupun provinsi sudah menerapkan sistem berbasis elektronik. Hal tersebut merupakan langkah pemerintah dalam rangka percepatan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dikatakannya ada beberapa daerah yang dapat dijadikan contoh dalam penerapan sistem berbasis IT bagi daerah lainnya, seperti Bojonegoro, Banyuwangi, Jogjakarta, serta Surabaya. Menurut Menteri Asman, sekarang ini sudah bukan lagi saatnya melakukan teori, perencanaan maupun studi banding. Namun sudah saatnya bagi seluruh instansi pemerintah baik pusat dan daerah melakukan studi tiru. \"Saat ini langkah konkrit kita adalah menularkan, targetnya tahun 2017 semua kabupate
» Baca selengkapnya...


SEBANYAK 51 PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT (SUMBAR) YANG RESMI DILANTIK

created date: 2016-12-28 10:10:01 || category: Kepegawaian || dibaca: 256 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

\"Jabatan yang diberikan adalah amanah. Jangan dikotori dengan praktek melanggar hukum seperti pungutan liar atau korupsi,\" kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai pelantikan, Selasa 27 Desember 2016. Selain menjaga diri dari kasus hukum, ia juga menegaskan agar pejabat eselon II yang dilantik melakukan pengawasan ketat pada bawahannya. \"Jangan ada pembiaran terhadap praktek melanggar hukum pada instansi yang saudara pimpin,\" ujarnya. Ia menegaskan pejabat eselon II yang memimpin sebuah instansi juga akan dikenai sanksi jika ada bawahannya yang tersangkut pungutan liar atau korupsi. \"Sejak mulai dilantik ini saya ingatkan. Walaupun bawahan yang melakukan, tetapi pimpinan juga akan kena sanksi. Karena itu agar jangan terjadi lakukan pengawasan ketat,\" ujarnya. Lebih lanjut ia men
» Baca selengkapnya...


KLARIFIKASI SURAT PALSU YANG MENGATASNAMAKAN REKTOR IPDN ATAU PEJABAT IPDN MENGENAI BIAYA PENDIDIKAN PRAJA IPDN

created date: 2016-12-08 13:39:38 || category: Kepegawaian || dibaca: 117 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah


» Baca selengkapnya...


KEMENTERIAN PANRB AKAN SOSIALISASI NETRALITAS PNS DALAM PILKADA

created date: 2016-12-07 09:30:45 || category: Kepegawaian || dibaca: 135 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Untuk mengantisipasi pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada serentak 2017, Kementerian Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan melakukan monitoring dan evaluasi pada daerah yang akan melakukan pilkada 2017. \"Monitoring dan evaluasi akan dilakukan pada bulan Desember 2016 secara sampling,\" ujar Menteri PANRB Asman Abnur saat Raker di Komisi II DPR RI, Selasa (06/12). Rencananya, monev akan dilakukan di sejumlah daerah yang akan menggelar Pilkada serentak, baik provinsi, kabupaten maupun kota yang akan menggelar pilkada. Selain itu, menjelang Pilkada serentak Februari 2017, Kementerian PANRB terus melakukan sosialisasi berbagai peraturan netralitas  PNS/ASN. Ada beberapa  peraturan yang mewajibkan PNS/ASN untuk menjaga netralitas, antara lain UU Nomor
» Baca selengkapnya...


BELANJA PEGAWAI DI 58 DAERAH LEBIH DARI 60 PERSEN

created date: 2016-10-11 10:53:53 || category: Kepegawaian || dibaca: 254 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Menteri PANRB Asman Abnur (tengah) didampingi Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini (kiri) dan Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmadja, dalam Raker dengan Komisi II DPR   Salah satu fokus utama dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur ialah penataan pegawai, terutama pada daerah yang belanja pegawainya cukup besar atau melebihi kapasitas Hal tersebut disampaikan meteri Asman saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (10/10). Dikatakannya, dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada saat ini, sebanyak 78,96 persen berada di daerah, sedangkan sisanya 21,04 persen berada di pusat. Belanja pegawai PNS setiap tahunnya mengalami peningkatan, yakni dari Rp 351.08 Triliun tahun 2010, menjadi Rp 732.90 Triliun pada tahun 20
» Baca selengkapnya...


PEMERINTAH SIAPKAN JURUS CEGAH PELANGGARAN NETRALITAS PNS DALAM PILKADA

created date: 2016-10-07 11:40:27 || category: Kepegawaian || dibaca: 120 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja (kanan) didampingi Asdep Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Bambang Dayanto Sumarsono, dalam Rapat Netralitas PNS dalam Pilkada, di Kementerian PANRB, Kamis (06/10)   Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar rapat dengan sejumlah instansi untuk mengawal Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Kamis (06/10). Hal itu dilakukan sebagai antisipasi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2017.   Rapat tersebut dipimpin oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, didampingi oleh Asdep Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Bambang Dayanto Sumarsono, dan dihadiri oleh perwakilan dari Komisioner Komisi Apara
» Baca selengkapnya...


PROGRES E-FORMASI PADA INSTANSI DAERAH UPDATE PER 30 SEPTEMBER 2016

created date: 2016-10-07 11:39:27 || category: Kepegawaian || dibaca: 263 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

PROGRES INPUT DATA PEGAWAI ASN   DALAM E-FORMASI PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016 (PERBANDINGAN DATA JUMLAH EXISTING DENGAN DATA YANG E-FORMASI)       No Nama Instansi % Jml PNS Eformasi Thd Total PNS BKN 1 Provinsi Sumatera Utara 0.00% 2 Kab. Nduga 0.00% 3 Kab. Teluk Wondama 0.00% 4 Kab. Teluk Bintuni 0.10% 5 Kab. Lanny Jaya 0.40% 6 Kab. Dogiyai 0.60% 7 Kab. Wakatobi 1.60% 8 Kab. Kepulauan Yapen 3.80% 9 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 4.10% 10 Kab. Jayapura 4.10% 11 Kab. Waropen 7.20% 12 Kab. Jayawijaya 12.00% 13 Kota Gorontalo 17.10% 14 Kab. Puncak Jaya 20.60% 15 Kab. Sarmi 24.70% 16 Kab. Tambrauw 33.20% 17 Kab. Tolikara 33.4
» Baca selengkapnya...


KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENJAMIN KUALITAS HIDUP YANG LEBIH BAIK

created date: 2016-09-29 10:13:18 || category: Kepegawaian || dibaca: 209 pengunjung || post by: Badan Kepegawaian Daerah

Setiap tanggal 28 September, seluruh masyarakat dunia memperingatinya sebagai Hari Hak untuk Tahu Sedunia (The International Right To Know Day). Gagasan dari perayaan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki hak dan kebebasan dalam mengakses informasi publik. Indonesia pun, sejalan dengan asas demokrasinya, turut mendukung hak publik ini, dimana tahun ini tema yang diangkat  \"Keterbukaan Informasi Publik Menjamin Kualitas Hidup yang Lebih Baik\". Hari Hak untuk Tahu Sedunia merupakan momentum bagi badan public, membuka diri dengan menjalankan kewajiban untuk memberikan informasi publik. Bagi masyarakat, peringatan itu menjadi kesempatan baik menggunakan hak untuk mengetahui informasi dari badan publik yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Mempe
» Baca selengkapnya...



HARHUBNAS 2015

Acara Pelepasan Gerak Jalan Santai HARHUBNAS 2015 oleh kepala Dinas Perhubungan Kominfo Prov. Sumbar minggu, 13 September 2015 yang diikuti oleh keluarga besar perhubungan Kominfo dan Mitra kerja. Acara yang dilanjutkan dengan pembagian kupon doorpr

Lihat Selengkapnya

RAPAT KOORDINASI AKSI PECEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PPK) TAHUN 2015

Sekda Sumbar. Bpk Dr. Ali Asmar membuka Rakor Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Prov. Sumbar di Hotel Pangeran Beac Padang 16 September. Rakor diikuti oleh aksi PPK Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat. Aksi PPK dititik beratkan kepada

Lihat Selengkapnya

SUMATERA BARAT AKAN BANGUN GEDUNG INFLASI

Hal ini di sampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno dalam pidato pembukaan Bazar di lingkungan Kantor Gubebernur Sumatera Barat  Kamis pagi pukul 10.00 Wib, yang dihadiri oleh beberapa kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provi

Lihat Selengkapnya

best website stats