sumbarprov.go.id :: a b bpm-sumbarprov.go.id bappeda sumbar rup sumbar1
Index Category: Penanaman Modal

REKAPITULASI IZIN DAN REKOMENDASI YANG DITERBITKAN BIDANG PTSP BKPM&PPT PROVINSI SUMATERA BARAT DARI JANUARI S.D AGUSTUS 2016

created date : 2016-09-14 14:34:10 | category: Penanaman Modal | dibaca: 185 pengunjung | post by: Badan Koordinasi Penanaman Modal


» Baca selengkapnya...


JOKOWI: DILARANG TERBITKAN ATURAN YANG MENGHAMBAT INVESTASI

created date: 2016-08-25 09:55:05 || category: Penanaman Modal || dibaca: 213 pengunjung || post by: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi salah satu program utama pemerintah untuk menarik investasi ke dalam negeri. Berjalan sekitar setahun lamanya, program ini dievaluasi secara menyeluruh.Evaluasi dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu perintah Jokowi adalah setiap Kementerian Lembaga (KL) dilarang untuk mengeluarkan regulasi, baik berupa Peraturan Menteri (Permen) maupun Keputusan Menteri (Kepmen) atau sejenisnya yang justru memperumit izin investasi.\"Presiden meminta seluruh K/L untuk tidak menerbitkan Permen Kepmen, SE (Surat Edaran) atau apapun yang akan menambah jalur birokrasi perizinan,\" kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan hasil sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/8/2016).Bila sangat diperlukan, kata Pramono, pene
» Baca selengkapnya...


LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015

created date : 2016-08-19 16:37:17 | category: Penanaman Modal | dibaca: 439 pengunjung | post by: Badan Koordinasi Penanaman Modal


» Baca selengkapnya...


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

created date : 2016-08-19 16:35:20 | category: Penanaman Modal | dibaca: 238 pengunjung | post by: Badan Koordinasi Penanaman Modal

untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/a
» Baca selengkapnya...


LAPORAN NERACA KEUANGAN BKPM&PPT PROV SUMBAR KEADAAN SEMERTER I TAHUN 2016

created date : 2016-08-19 10:24:45 | category: Penanaman Modal | dibaca: 259 pengunjung | post by: Badan Koordinasi Penanaman Modal


» Baca selengkapnya...


PERKEMBANGAN IZIN DAN REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN BIDANG PTSP BKPM&PPT SAMPAI AKHIR JULI 2016

created date : 2016-08-18 12:13:00 | category: Penanaman Modal | dibaca: 206 pengunjung | post by: Badan Koordinasi Penanaman Modal


» Baca selengkapnya...


WARTA PERKEMBANGAN PERSETUJUAN DAN REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN DI SUMATERA BARAT SAMPAI AKHIR JUNI 2016

created date : 2016-07-25 11:09:11 | category: Penanaman Modal | dibaca: 392 pengunjung | post by: Badan Koordinasi Penanaman Modal


» Baca selengkapnya...


PERKEMBANGAN IZIN DAN REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN BIDANG PTSP BKPM&PPT SAMPAI AKHIR JUNI 2016

created date : 2016-07-21 11:11:45 | category: Penanaman Modal | dibaca: 284 pengunjung | post by: Badan Koordinasi Penanaman Modal


» Baca selengkapnya...


PEMPROV SUMBAR DATA PERDA BERMASALAH

created date: 2016-07-21 10:53:20 || category: Penanaman Modal || dibaca: 344 pengunjung || post by: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) tengah mendata peraturan daerah (Perda) yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Langkah tersebut, menyikapi arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ihwal Perda yang bermasalah atau penghambat investasi. \"Sedang didata, apakah terdapat Perda yang pantas atau harus dibatalkan,\" kata Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, baru-baru ini. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat, Enifita Djinis berujar, jika dicermati secara detail, terdapat sejumlah Perda kabupaten/kota yang harus dihapus atau direvisi. Khususnya, setelah adanya pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi. Misalnya, dalam bidang pendidikan, pertambangan, ke
» Baca selengkapnya...


INGGRIS KELUAR DARI UE, JADI PELUANG RI TAWARKAN INVESTASI

created date: 2016-07-21 10:21:16 || category: Penanaman Modal || dibaca: 280 pengunjung || post by: Badan Koordinasi Penanaman Modal

  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) tidak berdampak negatif terhadap investasi Inggris di Indonesia. Sebaliknya, hal ini menjadi peluang agar Inggris meningkatkan investasi ke Indonesia. Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan investasi langsung lebih bersifat jangka panjang, sehingga keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa tidak mempengaruhi keputusan bisnis yang sudah dibuat.“Investasi langsung tergolong dalam investasi yang sifatnya untuk jangka panjang, sehingga sudah melalui pertimbangan-pertimbangan matang bahkan research terlebih dahulu. Jadi, kita tidak perlu khawatir langkah Inggris keluar dari Uni Eropa, karena tidak akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan bisnis yang sudah ada,”
» Baca selengkapnya...



HARHUBNAS 2015

Acara Pelepasan Gerak Jalan Santai HARHUBNAS 2015 oleh kepala Dinas Perhubungan Kominfo Prov. Sumbar minggu, 13 September 2015 yang diikuti oleh keluarga besar perhubungan Kominfo dan Mitra kerja. Acara yang dilanjutkan dengan pembagian kupon doorpr

Lihat Selengkapnya

SUMATERA BARAT AKAN BANGUN GEDUNG INFLASI

Hal ini di sampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno dalam pidato pembukaan Bazar di lingkungan Kantor Gubebernur Sumatera Barat  Kamis pagi pukul 10.00 Wib, yang dihadiri oleh beberapa kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provi

Lihat Selengkapnya

RAPAT KOORDINASI AKSI PECEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PPK) TAHUN 2015

Sekda Sumbar. Bpk Dr. Ali Asmar membuka Rakor Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Prov. Sumbar di Hotel Pangeran Beac Padang 16 September. Rakor diikuti oleh aksi PPK Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat. Aksi PPK dititik beratkan kepada

Lihat Selengkapnya

best website stats